HIBATULLAH MAAJID, 8111417048 (2021) ANALISIS PRINSIP PEMBERIAN HAK IMUNITAS PEJABAT KEUANGAN DAN PENGEBIRIAN KEWENANGAN DPR TERKAIT FUNGSI ANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (13MB) | Request a copy

Abstract

Sejak munculnya Covid-19 pada Desember 2019 yang lalu, telah memunculkan polemik bagi terselenggaranya negara terkhusus pada sektor bidang ekonomi dan kesehatan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman ekonomi akibat pandemi Covid-19, salah satunya dengan menerapkan Perppu 1/2020 yang sekarang sudah disahkan menjadi UU 2/2020, UU 2/2020 ini dipakai pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait stabilitas keuangan negara pada era Pandemi Covid-19. Namun dengan hadirnya regulasi seperti UU 2/2020 telah membuat permasalahan baru, seperti munculnya prinsip pengebirian kewenangan konstitusional DPR RI terkait fungsi anggaran, dan Pasal Imunitas bagi penyelenggara negara atau pejabat yang menangani bidang keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan pengkajian mengenai: (1). Bagaimana implikasi Pasal Pengebirian Kewenangan DPR RI terkait fungsi legislatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap asas pembagian kekuasaan dan nilai demokrasi, (2). Bagaimana Implikasi Pasal Pemberian hak imunitas bagi KSSK dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap asas persamaan hukum dan stabilitas keuangan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terbitnya UU 2/2020 masih mendasarkan pada Pasal 22 UUD NRI 1945, sehingga jika penulis melihat pada penerapan UU 2/2020 sebenarnya mengandung makna bahwa secara de jure Indonesia dalam keadaan darurat yang biasa-biasa saja, sedangkan secara de facto Indonesia mengalami keadaan yang darurat luar biasa atau keadaan bahaya.. Selain itu terdapat Pasal yang menganfirmasi terdapat adanya kewenangan konstitusional terkait fungsi anggaran DPR RI yang dipangkas seperti yang dinyatakan pada Pasal 12 ayat (2) UU 2/2020 yang menyatakan bahwa terdapat pengubahan alokasi anggaran dan penggunaan APBN hanya dilakukan dengan cara atau menggunakan Perpres. Hal ini justru mengkhawatirkan akan ada perubahan yang bisa saja dimanfaatkan untuk diselewengkan. Walaupun begitu, proses untuk menghindari stagnansi pada pemerintahan yang terdapat pada UU 2/2020 juga wujud dari penyelenggaraan sistem Walfare State atau negara kesejahteraan, yang terpenting pada sistem Walfare State ialah kesejahteraan ditujukan untuk kepentingan umum, sehingga UU 2/2020 bukan termasuk inkonstitusional karena merupakan wujud dari sistem Walfare State. Namun dengan adanya Pasal Imunitas pada UU 2/2020 membuat kekhawatiran bagi banyak orang terkait penyelenggaraan negara khususnya pada bidang keuangan, karena kebenaran akan terasa sangat mustahil ketika kebenaran itu tidak bisa dipertanggung jawabkan, dan bukan menjadi suatu objek pengawasan. Penyelenggaraan negara tanpa suatu pengawasan, itu akan terasa mustahil, karena dapat saja dengan keputusan yang tanpa pengawasan tersebut akan menghasilkan keputusan yang dapat merugikan pada keuangan negara. Padahal merugikan keuangan negara merupakan suatu tindak pidana yang disebut dengan korupsi.

Actions (login required)

View Item