AZIS DJABBARUDIN, 0811519023 (2021) PERAN SURVEYOR KADASTER BERLISENSI GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PADA SISTEM PENDAFTARAN TANAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (16MB) | Request a copy

Abstract

Amanat undang-undang tentang percepatan pendaftaran tanah dan target yang begitu besar diperlukan daya dukung yang luar biasa terkait aspek sumber daya manusia, infrastruktur pertanahan, maupun regulasi pelaksanaannya. Relevansi surveyor kadaster dalam pendaftaran tanah di masa sekarang dan yang akan datang salah satunya adalah membantu menyediakan keakuratan data fisik letak batas dan luas bidang tanah guna memberikan jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat yang akan diterbitkan. Guna percepatan pendaftaran tanah di Indoensia, diperlukan penguatan dan perluasan kewenangan status petugas ukur swasta atau surveyor kadaster berlisensi, penyederhanaan prosedur atau perubahan aturan perundangan dan perubahan strategi serta paradigma sistem pendaftaran tanah. Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penelitian di bidang ilmu hukum, khusunya mengenai kajian tentang peran dan kontribusi petugas ukur swasta atau yang dikenal dengan surveyor kadaster berlisensi guna mewujudkan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau yuiridis empiris yang mengkaji peraturan tentang kewenangan surveyor kadaster sebagai bagian pengumpul data fisik atau obyek hak yang dikaitkan dengan proses pendaftaran tanah. Hasil penelitian ini adalah kepastian hukum dalam pendaftaran tanah salah satunya adalah jaminan kepastian obyek hak yaitu letak atau posisi, ukuran, bentuk dan luas bidang tanah. Dalam kegiatan pendaftaran tanah, aspek kepastian hukum merupakan aspek yang utama dibandingkan dengan aspek kemanfaatan maupun aspek keadilan. Guna memberikan perluasan kewenangan kepada surveyor kadaster dalam pendaftaran tanah perlu revisi atau perubahan peraturan perundangundangan yaitu perlu adanya pasal baru didalam revisi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 yang menyatakan revitalisasi peran Kementerian ATR/BPN dalam pelayanan pertanahan tentang pelimpahan wewenang kepada profesi surveyor berlisensi sebagai bagian partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah. Keahlian surveyor kadaster tidak hanya pada aspek teknik pengukuran dan pemetaan saja, tetapi juga meliputi pemahaman tentang aspek hukum dan administrasi pertanahan. Peran surveyor kadaster berlisensi sangat diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum pada sistem pendaftaran tanah

Actions (login required)

View Item