MUHAMAD ABDULAH SIDIQ, 8111415239 (2021) PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : STUDI DI BALAI REHABILITASI BNN KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : STUDI DI BALAI REHABILITASI BNN KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Dengan jumlah pengguna tergolong tinggi tentu perlu penanganan dari pemerintah terhadap para pengguna narkotika terkait apakah sudah komprehensif regulasi yang mengatur tentang narkotika, bagaimana BNNK Kendal dalam menetapkan rehabilitasi dan syarat-syarat untuk direhabiltitasi dan bagaimana tingkat kejahatan narkotika dengan pemidianaan tindakan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan peneltian, studi kepustakaan, dan wawancara. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia mengatur double track system, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengguna narkotika sebagai mutual victimization adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pengguna narkotika sebagai korban adalah berupa pengibatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Hasil Penelitian menunjukan regulasi yang mengatur tentang narkotika di indonesia adalah Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan beserta peraturan turunannya. Proses penerapan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam penerapannya di BNNK kendal melalui balai rehabilitasinya lebih mengedepankan pendekatan depenalisasi dan dekriminalisasi yaitu pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Bagaimana kesesuaian pemidanaan tindakan rehabilitasi dengan tingkat kejahatan narkotika yang dilaukan telah berjalan sesuai karena peraturan menyebutkan kejahatan narkotika dapat dijatuhi pemidanaan rehabilitasi jika sejauh penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik, dan terdapat barang bukti dengan batas minimal yang diatur dalam SEMA nomor 04 tahun 2010.

Actions (login required)

View Item