ANGGA ANDRIYANTO, 8111414227 (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI TANAH BENGKOK DARI UPAYA PERALIHAN HAK DAN FUNGSINYA STUDI KASUS DESA KEMUNING,KECAMATAN BEJEN, KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH SKRIPSI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (974kB) | Request a copy

Abstract

Tanah desa yang merupakan salah satu kekayaan desa perlu dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Tanah bengkok merupakan salah satu asset desa yang seharusnya dikelola oleh perangkat desa untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama. Kurang pahamnya warga akan aturan hukum tentang perlindungan hukum dan eksistensi tanah bengkok menimbulkan beberapa upaya peralihan hak dan fungsi tanah bengkok yang sesungguhnya, sehingga terjadi kesalahpahaman penguasaan tanah bengkok oleh warga. Dilihat dari wilayah tanah bengkok yang pada awalnya hanya dipinjamkan dalam waktu yang sementara, kepada beberapa masyarakat desa kemuning yang tidak memiliki lahan tempat tinggal. Namun, hal tersebut malah disalahartikan oleh masyarakat yang menempati wilayah tanah bengkok itu, mereka bahkan ingin mempunyai hak milik secara utuh terhadap wilayah tanah bengkok tersebut, hal ini termasuk dalam upaya peralihan hak dan fungsi tanah bengkok itu sendiri. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiolois. Metode pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap eksistensi tanah bengkok di desa Kemuning masih belum dilakukan secara tegas. Dimana, hak atas tanah bengkok itu adalah milik desa sepenuhnya dan fungsi tanah bengkok itu untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya bukan hanya untuk kepentingan beberapa kelompok warga tertentu saja. Hingga saat ini masih menempati wilayah tanah bengkok itu masih bersikukuh untuk tetap tinggal di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu upaya dari Kepala desa dan para perangkat desa untuk mengembalikan kembali fungsi tanah bengkok yang sesungguhnya yaitu sebagai asset desa. Muncul berbagai kontra dari masyarakat, terutama masyarakat yang menempati wilayah tanah bengkok tersebut. Saran dari penulis yakni kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa harus segera membentuk hukum adat yang mengatur tentang hak dan fungsi tanah bengkok, memberikan pembinaan dan penjelasan kepada masyarakat desa mengenai hak dan fungsi tanah bengkok itu, supaya masyarakat bersedia pindah dari wilayah tanah bengkok itu. Selain itu, diharapkan Kepala desa dan perangkat desa setempat mampu menyediakan lahan tempat tinggal yang baru, supaya masyarakat yang telah menyerahkan lahan tanah bengkok itu tidak kesulitan dalam mencari tempat tinggal. Apabila lahan tanah bengkok telah diserahkan menjadi milik desa.

Actions (login required)

View Item