Devian Yakuf Yolanda, 8111415319 (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak kriminal sering terjadi akibat penyalahgunaan minuman beralkohol. Data dalam penelitian ini menunjukan adanya hubungan antara minuman beralkohol dengan tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Minuman Belalkohol Di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol? (2) Bagaimana kendala dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan peneltian, studi kepustakaan, dan wawancara dengan masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan jalan. Hasil Penelitian menunjukan proses implementasi Perda tersebut dapat dilihat pada aspek komunikasi, sumberdaya pelaksana, disposisi dan struktur birokrasi. Dimana pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Adapun kendala dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Kendala internal yaitu meliputi (a) kurangnya koordinasi dengan dinas terkait ketika melakukan operasi gabungan dan (b) kurangnya fokus dari Satpol PP untuk menegakkan Perda Miras karena banyak Perda lain yang juga menjadi prioritas penertiban. Kendala eksternal meliputi (a) kurangnya kepedulian masyarakat tentang keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan dan dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan (b) kesadaran yang kurang dari para pelaku usaha dan penjual minuman beralkohol untuk menjalankan usaha sesuai ketentuan Perda.

Actions (login required)

View Item