PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


ERLA SARI DEKIAWATI, - (2021) PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of 8111416136 - Erla Sari Dekiawati.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Standar pelayanan minimum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada kantor kepolisian sebagai tempat dimulainya proses peradilan anak atau pintu gerbang pertama penanganan perkara anak baik dalam statusnya sebagai pelaku maupun korban merupakan tuntutan pokok bagi terselengggaranya keseragaman penanganan perkara anak pada tingkat penyidikan. Penelitian ni mengangkat masalah mengenai : 1) Ide dasar pemberian Standar Pelayanan Minimum bagi Anak Berkonflik dengan hukum pada Unit PPA Polda DIY. 2) Standar Pelayanan Minimum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Unit PPA yang Memenuhi Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. 3) Pelayanan dan Penegakkan Hukum yang Dilakukan oleh Unit PPA Polda DIY Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah yuridis sosiologis/empiris. Sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder dengan teknik pengambilannya datanya berupa penelitian lapangan dan library research. Validitas data yang digunakan berupa triangulasi sumber dan analisis data nya menggunakan jenis analisis data kualitatif interaktif miles dan humbermen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Ide dasar pemberian standar pelayanan minimum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polda DIY terdiri dari ide dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis serta pemberiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai hukum pidana anak. 2). Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Polda DIY tetap terpenuhi namun hak untuk ditangani oleh penyidik khusus anak belum terpenuhi. 3). Pelayanan yang diberikan tetap memperhatikan hak-hak anak dan penegakkan hukumnya menggunakan upaya preventif dan penindakan. Hasil Penelitian dapat disimpulkan : 1). Ide dasar pemberian SPM meliputi pandangan dasar berupa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berkaitan dengan aspek perlindungan anak 2) Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polda DIY masih belum diperhatikan secara maksimal. 3). Pelayanan dan Penegakkan hukum yang dilakukan Polda DIY adalah untuk memberi efek jera dan menegakkan hukum pidana anak.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Standar Pelayanan Minimum, Penegakkan Hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: dina nurcahyani perpus
Date Deposited: 07 Mar 2022 04:11
Last Modified: 07 Mar 2022 04:18
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/48922

Actions (login required)

View Item View Item