AKHMAD MUSTAQIM, 8111415135 (2020) IMPLEMENTASI PENDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT DAN PENYUMPAHAN ADVOKAT PERSPEKTIF SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (IMPLEMENTASI PENDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT DAN PENYUMPAHAN ADVOKAT PERSPEKTIF SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015) Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Badan Penegak Hukum secara umum yang diketahui masyarakat awam adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Setelah lahir dan ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) dalam Konsiderannya point c menegaskan “bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakan hukum,…”. Jika dicermati secara mendasar, konsiderat tersebut maka seorang yang berprofesi sebagai advokat merupakan bagian dari aparat, badan, atau lembaga penegak hukum. Advokat sebelum berpraktik dan beracara di muka persidangan harus memenuhi syarat-syarat dan tahapan yan telah ditentukan oleh undang-undang. Beberapa syarat diantaranya harus mengikuti PKPA yang diadakan organisasi advokat (di Indonesia Peradi) dan setelah diangkat menjadi advokat bersumpah disidang terbuka pengadilan tinggi sesuai domisilinya. Peradi sebagai wadah tunggal advokat telah banyak mencetak advokat-advokat di Indonesia. Munas Peradi di tahun 2015 menjadi awal perpecahan organisasi advokat. Peradi terpecah menjadi tiga kubu, yaitu kubu Fauzi, Luhut, dan Juniver. MA dalam menyikapi masalah ini mengeluarkan surat Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan. Sikap MA ini membuat semua kubu peradi dapat menjalankan kewenangan organisasi advokat yang diberikan UU Advokat. Masing-masing kubu akhirnya menyelenggarakan PKPA dan mengajukan permohonan sumpah kepada Pengadilan Tinggi (PT). Permasalahan yang terjadi pada fokus penelitian ini adalah (1) Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (2) implementasi penyumpahan Advokat perspektif Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dalam metode ini data primer yang diperoleh dari DPC Peradi Semarang kubu Fauzi Hasibuan, dan. Law Office Yosep Parera And Patners/ DPC PERADI Semarang. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan mendeskripsikan implementasi penyumpahan Advokat perspektif Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Hasil dan pembahasan penelitian (1) Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (2) implementasi penyumpahan Advokat perspektif Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa (1) Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagai salah satu syarat utama yang harus ditempuh dan dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) dan menjadi kewenangan penuh organisasi advokat. (2) Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyumpahan merubah sistem yang telah terbentuk di Organisasi Advokat yang seharusnya menggunakan singlebar system menjadi multibar system. Hal ini dapat dilihat pada implementasi PKPA dan Penyumpahan yang sebelumnya kewenanganya hanya diperikan kepada Peradi, maka saat ini masing-masing kubu Peradi mengadakan PKPA dan Penyumpahan Advokat.

Actions (login required)

View Item