M Riska Anandya Putri P, 8111416298 (2020) TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH DI KELURAHAN KEMIJEN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pertanahan PT KAI dengan warga Kelurahan Kemijen kota Semarang ). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH DI KELURAHAN KEMIJEN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pertanahan PT KAI dengan warga Kelurahan Kemijen kota Semarang )) Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu lokasi yang terjadi penguasaan oleh kedua belah pihak antara PT KAI dengan warga Kelurahan Kemijen menggunakan alat bukti masing-masing. Warga di Kelurahan Kemijen yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah berupa Hak milik, dan adanya klaim penguasaan lahan dari PT KAI tersebut menggunakan alat bukti Groondkaart yang mengakibatkan sertifikat milik warga Kemijen tidak dapat di gunakan sementara waktu dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini membuat warga menolak adanya klaim penguasaan dari PT KAI dan tetap mempertahankan sertifikatnya dengan tanggung jawab perlindungan hukum dari Kantor Pertanahan kota Semarang sebagai yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yaitu data Primer dan data Sekunder. Data Primer di peroleh melalui wawancara dan Data Sekunder di peroleh dengan mengutip buku , jurnal, skripsi atau tesis, data atau dokumen dari lokasi penelitian. Data di analisis secara deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitian untuk penguasaan sengketa antara kedua belah pihak pada PT KAI dan Kelurahan Kemijen menunggu keputusan dari Kementerian Agraria mengingat suatu Aset dari PT KAI adalah milik dari BUMN maka tidak bisa di lepaskan secara langsung. Untuk dalam perlindungan hukum yang di lakukan Kantor Pertanahan kota Semarang hanya melakukan sampai saat ini masih menganggap sah sertifikat yang dimiliki warga Kelurahan Kemijen dan melakukan Pemblokiran antara kedua belah pihak Pemblokiran berguna mencegah adanya perbuatan hukum dari masing-masing pihak Saran yang diberikan untuk mendapatkan keputusan yang jelas antara keduanya untuk mengajukan tuntutan hukum untuk guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum yang jelas baik ke Pengadilan Negeri setempat berkenaan dengan status hak kepemilikan atas tanah yang sebenarnya ataupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat, berkaitan dengan prosedur penerbitan sertifikat guna mendapatkan keputusan tanpa harus menunggu dari keputusan dari Kementerian Agraria dalam penyelesaian sengketa.

Actions (login required)

View Item