SRI WAHYUNI, 8111416017 (2020) PERAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PERAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE) Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Electronik) merupakan salah satu berkas administrasi kependudukan yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi, yang dilengkapi oleh cip yang merupakan salah satu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi, E-KTP sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap warga indonesia yang telah berumur 17 tahun. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai 1) Peran Pemerintah dalam pelayanan percepatan pembuatan E-KTP berdasarakan Permendagri No 19 Tahun 2018 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang berbasis prinsip Good Governance . 2) strategi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dalam meningkatan kualitas layanan pembuatan E-KTP. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semrang, serta Masyarakat Kota Semarang. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Dari Hasil Penelitian menunjukan: 1) Pemerintah pusat memiliki peran untuk menyediakan kebutuhan guna pembuatan E-KTP yang memadahi seperti Blanko tetapi pada praktiknya jumlah blanko yang disetorkan oleh pusat ke daerah khususnya Kota Semarang selalu mengalami kekurangan sehingga memicu terjadinya keterlambatan dalam proses perekaman ataupun pencetakan E-KTP. 2) Strategi yang di lakukan Oleh DISPENDUKCAPIL Kota Semarang dinilai masyarakat sudah baik karna telah banyak cara yang dilakukannya Dispendukcapil Kota Semarang untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan E-KTP salah satunya dengan diciptakannya suatu aplikasi yang bernama SILAKER. Kesimpulan : 1) Pelayanan publik menjadi tolak ukur dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance seperti Partisipasi, responsivitas, Rule of Law, trasparansi, efisienai dan efektifitas. oleh karna itu pemerintah selaku penyelenggara pelayanan memiliki peran untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan tidak bertele-tele yang diharapkan oleh masyarakat dalam pembuatan E-KTP oleh sebab itu pemerintah diharapkan dapat mengatasi segala kendala atau permasalahan yang membuat kualitas pelayanan menjadi tidak baik. 2) Strategi yang dilakukan oleh DISPENDUKCAPIL Kota Semarang tentu bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal ini pembuatan E-KTP yang dapat dikatakan sudah cukup bagus, dengan memanfaatkan kecanggihan tekhnologi saat ini, DISPENDUKCAPIL Kota Semarang telah menciptakan berbagai strategi-strategi dengan harapan bahwa masyarakat kota semarang dapat merasa puas dan dipermudah dalam pembuatan berkas administrasi kependudukan khususnya pembuatan E-KTP.

Actions (login required)

View Item