BOY DAMANIK, 8111417029 (2020) FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PRESEPSI PASAL 100 (Studi Kasus Di DPRD Provinsi Jawa Tengah). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PRESEPSI PASAL 100 (Studi Kasus Di DPRD Provinsi Jawa Tengah)) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap Perda Provinsi dan gubernur berdasarkan pasal 100 UU 23 Tahun 2014 dijelaskan secara komperhensif, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perda pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Jawa Tengah,maka penulis tertarik untuk meneliti secara nyata dan lebih mandalam serta membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadapat perda provinsi jawa tengah priode 2019-2020 dan faktor kendala apa saja yang menghambat fungsi pengawasan DPRD. Metode penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan menggunakan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Dalam prespektif yuridis penulis memilih jenis penelitian ini adalah karena hendak meneliti tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD presepsi dalam Pasal 100 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap pelaksanaan Perda Jawa Tengah pada priode 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya untuk melaksanakan pengawasan melalui mekanisme yang ditetapkan agar sesuai dengan pengawasan yang ada terhadap perda,sehingga yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan yakni pengawasan terhadap Perda,namun perlu untuk membuat petunjuk pelaksanaan fungsi DPRD agar dalam pelaksanaanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien dan tidak tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap perda 2019-2020. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2020 telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur, akan tetapi pelaksanaan pengawasan tersebut juga menemui hambatan. Saran yang dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu Untuk seluruh anggota DPRD lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pengawasan harus dilaksanakan secara berkala dan teliti dan tidak hanya mengganggap LPJ sebagai formalitas belaka untuk menjamin efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD,Memaksimalkan Bimtek oleh seluruh anggota DPRD,Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai mitra hubungan pemerintahan daerah untuk lebih memaksimalkan kinerjanya sesuai dengan tupoksi masing-masing agar tujuan tercapai sesuai harapan masyarakat.

Actions (login required)

View Item