Muhammad Azhary Bayu Saputro, 8111416332 (2020) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI LUAR DAKWAAN JAKSA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Kasus Perkara Nomor 2801K/Pid.Sus/2018 ). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI LUAR DAKWAAN JAKSA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Kasus Perkara Nomor 2801K/Pid.Sus/2018 )) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Proses peradilan pidana yang berkeadilan menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. Kepastian hukum dan keadilan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan hukum terhadap tindakan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2801K/Pid.Sus/2018 pada perkara tindak pidana narkotika. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dalam menjatuhkan putusan seorang Hakim harus sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan segala yang terbukti dalam persidangan. Namun, kenyataannya khususnya pada tindak pidana narkotika masih terdapat hakim yang menjatuhkan putusan diluar dakwaan jaksa penunut umum. permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana analisis hukum terhadap putusan hakim diluar dakwaan jaksa penuntut umum. (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan jaksa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan: (1) Secara yuridis menurut fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan, jaksa penunut umum tidak dapat membuktikan apa yang telah didakwakannya yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1), tidak ada alat bukti dan saksi yang menyatakan terdakwa sebagai bandar narkotika. Terbuktinya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa hanya merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. (2) Hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan berdasarkan keadilan yang ada walaupun untuk mendapatkan keadilan itu Hakim harus mengenyampingkan hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Secara yuridis keputusan Hakim Mahkamah Agung dalam kasus ini dalam pembuktiannya atau berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa hanya memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a dimana terdakwa bukan merupakan pengedar atau bandar narkotika tetapi terdakwa hanya merupakan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. (2) Keputusan hakim dalam kasus ini dibenarkan apabila Hakim Mahkamah Agung menjadikan Pasal 24 UUD 1945 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman baginya untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan rasa keadilan.

Actions (login required)

View Item