Donantya Hyunda Falen Suyanto Ardi, 8111416277 (2021) MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP BERDASAR PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 2016. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP BERDASAR PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 2016) Restricted to Repository staff only Download (13MB) | Request a copy

Abstract

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa atau konflik melalui proses perundingan antar pihak untuk memperoleh kesepakatan yang dibantu oleh mediator atau pihak ketiga yang bersifat netral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap beserta kendala dan untuk mengetahui cara Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan mediasi sengketa waris antara Sri Muljaningsih dengan Ahli waris Alm. Sri Murni dan sengketa hutang piutang antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan Sarjono Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer yaitu wawancara dan studi dokumen, dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah dan media internet. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hasil dari pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian kasus sengketa hutang piutang dan kasus sengketa waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sebagian besar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, namun ada sebagian lainnya yang masih belum sesuai dengan aturan, yaitu pada Pasal 39 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Actions (login required)

View Item