PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KEPESERTAAN TERKAIT PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011


Secondio Apristyan, 8111416256 (2021) PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KEPESERTAAN TERKAIT PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM  MENINGKATKAN KEPESERTAAN TERKAIT PASAL  14 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011] PDF (PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KEPESERTAAN TERKAIT PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011)
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kewajiban kepesertaan program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan wajib diikuti oleh seluruh masyarakat khususnya pekerja hal ini tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 namun dalam pelaksanaannya hanya sebesar 3% seluruh penduduk jawa tengah yang memiliki pekerjaan menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai: 1.) Peran BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah dalam upaya menambah kepesertaan 2.) Efektifitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berkaitan tentang kewajiban kepesertaan program Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara dan observasi dan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Untuk memeriksa objektivitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan validitas data, dan dalam penelitian ini melibatkan pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan DIY selaku penyelenggara Program Jaminan Sosial dan Masyarakat Pekerja di wilayah Jawa Tengah selaku target dari Program Jaminan Sosial Nasional Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat pekerja di Jawa Tengah yang mengikuti program Jaminan Sosial Nasional mengalami peningkatan pada 10 tahun terakhir, namun dengan kenaikan ini belum memnuhi amanat dari UU No, 24 Tahun 2011 Pasal 14 yang mewajibkan selruh masyarakat yang memiliki pekerjaan wajib menjadi peserta Jaminan Sosial Nasional, hal ini di sebabkan karena kurangnya antusiasme masyarakat dalam menyambut dan mendukung aturan ini. Simpulan dari penelitian ini bahwa BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah telah menjalankan beberapa peran untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Nasional namun ada beberapa peran yang gagal diwujudkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan yang mewajibkan kepesertaan program Jaminan Sosial Nasional dinilai tidak efektif baik dari segi peraturannya itu sendiri maupun dilihat dari segi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Saran yang dapat di berikan dalam penelitian ini bahwa pihak BPJS Ketenagkerjaan dalam menyebaran infomasi mengenai kewajiban kepesertaan tidak hanya berfokus pada wilayah yang susah terjangkau saja namun juga di wilayah yang mudah terjangkau dan BPJS Ketenagakerjaan haruslah mengubah metode pemasaran mereka dengan memanfaatkan media sosial sebaik mungkin untuk menarik perhatian masyarakat.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Kepesertaan Jamian Sosial, Peran BPJS Ketenagakerjaan, Efektitivitas Peraturan
Subjects: K Law > K Law (General)
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: khrisna pci perpustakaan
Date Deposited: 26 Jan 2022 03:08
Last Modified: 26 Jan 2022 03:08
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/48611

Actions (login required)

View Item View Item