THREE BAGUS WAHYADYATMIKA, 8111416254 (2021) Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Diversi Pada Anak Berkonflik Hukum (Studi Kasus Nomor : 4/Pen.Div/2019/PN.Pti). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Diversi Pada Anak Berkonflik Hukum (Studi Kasus Nomor : 4/Pen.Div/2019/PN.Pti)) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Wahyadyatmika, Three Bagus. 2020. Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Diversi Pada ABH (Studi Kasus Nomor: 4/Pen.Div/2019/PN.Pti). Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Dosen Pembimbing : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Proses tahapan diversi dapat ditempuh dengan pendekatan restorative justice untuk mencari keadilan dengan menekankan pemulihan pada keadaan yang semula daripada pembalasan. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah: (1) Bagaimana Implementasi Diversi Perma Nomor 4 Tahun 2014 dengan Dakwaan dengan Ancaman Pidana Penjara 7 tahun ? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 4/Pen.Div/2019/PN.Pti yang menggunakan diversi pada kasus anak berkonflik dengan hukum? (3) Apakah dasar memutus perkara dengan menggunakan Perma nomor 4 tahun 2014 telah memenuhi tujuan pemindanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum?. Metode Penelitian pada penulisan skripsi ini menggungakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan menggunakan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam skripsi yaitu wawancara dan studi dokumen serta untuk vaiditas data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan implementasi diversi dengan tindak pidana penjara 7 tahun atau lebih termuat dan di jelaskan secara sistematis dalam aturan yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan tersebut tidak lepas dari UU SPPA. (2) Pertimbangan Hakim dalam memberikan diversi adalah kewenangan diskresi. Antara Perma No.4 Tahun 2014 dan UU SPPA keduanya saling melengkapi. (3) Urgensi pengupayaan diversi bagi anak sangatlah penting demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Simpulan dalam penelitian adalah : (1) Secara yuridis terdapat aturan yang mengatur tentang pelaksanaan diversi dengan tindak pidana 7 tahun atau lebih dalam Perma No. 4 Tahun 2014. (2) Pertimbangan Hakim dalam memberikan diversi untuk menekankan pemulihan daripada pembalasan bagi anak (3) Modal Ideal Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Diversi melalui Pendekatan Restoratif Justice.

Actions (login required)

View Item