Irvan Zidni Ulyaddin, 8111416242 (2020) OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2019 hingga kedepannya akan terus menggenjot peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur jalan. Oleh karena itu DPRD Provinsi selaku unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal agar tercapai pembangunan yang diharapkan masyarakat. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melekat pada DPRD maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pengawasan dan optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap kebijakan pembangunan infrastrtuktur jalan. Jenis penelitian ini adalah yuridis-sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan kuallitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik trianggulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mereduksi data serta mengklasifikasikan hal-hal penting untuk penyajian data serta membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur jalan diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk: (i) pengawasan terhadap pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 tentang RPJMD 2018-2023, Perda No 17 Tahun 2019 tentang APBD 2020, dan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standarisasi Jalan; (ii) pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang�undangan yang diwujudkan dalam mengawasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan; dan (iii) pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Optimalisasi pengawasan Perda dapat dilakukan dengan memperjelas kewenangan pengawasan DPRD dan menyusun rencana pengawasan yang mantap sebagai alat penguji Perda infrastruktur jalan. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemahaman, pengetahuan dan kemampuan identifikasi anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan pembangunan jalan melalui sekolah legislasi partai. Optimalisasi bentuk pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dapat dilakukan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan jalan. DPRD Hendaknya menyusun mekanisme dan agenda pengawasan, perumusan standar dan sistem pengawasan yang baku sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan agar pengawasan berjalan lebih optimal.

Actions (login required)

View Item