SYIGIT DONY KURNIAWAN, 8111416218 (2020) PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA POLITIK UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO.227/PID.SUS/2018/PN.UNR). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA POLITIK UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO.227/PID.SUS/2018/PN.UNR)) Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai pemilihan umum. Baik aspek peraturan, hingga memuat mengenai sanksi terhadap pelanggar yang dapat menjadi hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam Pemilihan Umum. Seperti pelanggaran tindak pidana politik uang yang dilakukan Siti Ambar Fatonah dan Sarwono, terbukti melakukan kejahatan politik uang dan diputus bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ungaran. Permasalahan yang muncul adalah (1) Apakah perbuatan terdakwa Siti Ambar Fatonah dan Sarwono telah memenuhi unsur tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? (2) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolging) terhadap terdakwa tindak pidana politik uang dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr? Penerapan metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber penelitian bertumpu pada data sekunder dan ditunjang oleh data primer. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara yang kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan simpulan adalah (1) Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, (2) Hakim mempertimbangkan seluruh data, bukti dan fakta dalam persidangan, hakim menganut pandangan/aliran dualistis dimana hakim memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Hakim menilai tidak ada maksud dan sikap batin yang mendasari terdakwa dalam melakukan perbuatan dan dari segi nominal pemberian tidak memenuhi besaran yang wajar untuk dikategorikan sebagai tindakan politik uang. Hakim melalui Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan. Hakim haruslah dapat memahami apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai politik uang, dan diharapkan terdapat pengaturan yang lebih baik kedepannya, terlebih terkait pengaturan mengenai pemberian dalam kampanye khususnya mengenai besaran pemberian nominal (uang) dikarenakan pengaturan yang telah ada lebih mengatur mengenai pemberian non-materi. Dengan adanya pengaturan yang lebih baik diharapkan hakim dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan khususnya terkait pelanggaran kampanye pemilu dan tindak pidana politik uang (money politics).

Actions (login required)

View Item