IKKE KHONSA NUSAIBAH, 8111416197 (2021) PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI “PAYLATER” DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI “PAYLATER” DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA) Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kelahiran fitur Paylater dianggap menjadi inovasi yang sangat berguna sebab Paylater memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapat fasilitas pinjaman dengan kurun waktu dan proses yang lebih praktis dibandingkan Bank. Perkembangan teknologi yang pesat seperti ini membuat calon debitur beralih dari pelayan bank. Pelayanan yang mulanya harus dilakukan secara langsung kini berubah dari model konvensional face to face dengan dokumen berupa kertas menjadi non face dan berbasis digital. Namun sayangnya, Paylater kini dibayang�bayangi oleh potensi penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, di samping memanfaatkan peluang baru, pemerintah sebagai salah satu pemangku kebijakan harus mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat terjadi dengan prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang diterapkan dalam manajemen risiko bank secara umum berlaku pula untuk aktivitas pada perusahaan berbasis teknologi. Namun, prinsip-prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan memperhatikan risiko-risiko spesifik yang melekat pada aktivitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Paylater berdasarkan hukum positif Indonesia serta memahami mekanisme perlindungan dan tanggungjawab yang diberikan oleh Pelaku Usaha Paylater terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi Paylater Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yuridis empiris. Sumber data primer diambil dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapat dari perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiahterkait dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Meskipun sudah banyak diselenggarakan oleh perusahaan di Indonesia, istilah paylater belum diatur secara ekplisit di dalam peraturan perundang-undangan sehingga dalam penyelenggaraannya masih mengacu pada peraturan lain. Pendaftaran paylater yang berbasis online menjadi tantangan bagi perusahaan paylater di Indonesia karena berpotensi terhadap terjadinya penyalahgunaan data pribadi.(2) Korban penyalahgunaan data pribadi yang mengadukan kasus yang menimpanya kepada perusahaan belum mendapatkan jalan keluar. Hal tersebut membuat korban penyalahgunaan data pribadi terpaksa membayar tagihan atau melakukan upaya hukum secara mandiri. Simpulan dalam penelitian ini: (1)Transaksi paylater mengacu pada peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggaraan transaksi menggunakan paylater di Indonesia masih belum memberikan keamanan bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan penyalahgunaan yang terjadi. Sistem pendaftaran dan segala proses dalam paylater yang berbasis online belum memberikan jaminan sepenuhnya atas keamanan dalam transaksi paylater.(2) Tindakan perusahaan penyelenggara paylater yang membebankan tagihan kepada korban penyalahgunaan data pribadi telah melanggar kewajibannya untuk memberikan jaminan keamanan atas transaksi melalui elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab dalam penyelenggaraan paylater. Selain itu sikap korban yang terpaksa membayar tagihan yang dibebankan kepadanya tidak dapat dibenarkan karena korban berhak untuk menempuh upaya hukum baik litigasi atau non litigasi.

Actions (login required)

View Item