Zahra Zara Mahasin, 8111416138 (2021) TANGGUNG JAWAB DEVELOPER PADA PENERAPAN SISTEM PRE PROJECT SELLING DALAM JUAL BELI SATUAN UNIT APARTEMEN (STUDI APARTEMEN MENARA CIBINONG). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (TANGGUNG JAWAB DEVELOPER PADA PENERAPAN SISTEM PRE PROJECT SELLING DALAM JUAL BELI SATUAN UNIT APARTEMEN (STUDI APARTEMEN MENARA CIBINONG)) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Banyaknya permintaan rumah tinggal dengan lahan yang semakin terbatas terutama di daerah perkotaan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di bidang perumahan, atau bisa disebut dengan pengembang (developer). Dengan keterbatasan yang seperti ini, membuat para pengembang menciptakan berbagai solusi untuk menyiasatinya. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan pembangunan rumah susun. Maka dengan adanya peningkatan yang sangat cepat akan kebutuhan masyarakat akan papan tersebut menimbulkan cara yang praktis dan cepat dalam menjual properti yang dilakukan oleh para pengembang (developer) yang dikenal dengan sistem Pre Project Selling.Sistem ini selalu identik dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang biasanya dibuat secara baku oleh pihak pengembang yang tentunya ada kecenderungan faktor subyektif yang menguntungkan pengembang dimana seringkali konsumen tidak dilibatkan didalamnya. Posisi pengembang yang dominan ini membuka peluang untuk cenderung menyalahgunakan kedudukannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualiltatif dengan metode yuridis empiris. Penelitian dilakukan pada salah satu Apartemen di Cibinong yang melakukan pemasaran jual beli dengan sistem pre project selling. Adapun data yang digunakan diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli satuan unit apartemen dengan menggunakan sistem pra-konstruksi atau pre project selling adalah boleh dilakukan, namun perlu melengkapi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan minimum yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam fakta yang terjadi tidak sedikit pengembang yang memasarkan dan telah melakukan jual beli dengan konsumen sebelum perizinan minimum tersebut dimiliki atau dipegang oleh pengembang yang bersangkutan. Apabila sejak awal pengembang belum memiliki perizinan-perizanan tersebut maka pengembang tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, karena pengembang tidak melakukan hal yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pengembang dan pengembang yang bersangkutan memiliki kewajiban memberi ganti rugi.

Actions (login required)

View Item