BAGUS ADHIGUNA, 8111416137 (2020) PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS RUSAKNYA BARANG OLEH JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG PT POS INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 4 ANGKA 8 UNDANG�UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS RUSAKNYA BARANG OLEH JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG PT POS INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 4 ANGKA 8 UNDANG�UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Jasa pengiriman barang selalu menjadi solusi bagi mereka yang menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam hal mengirimkan suatu barang terlebih jika itu menyangkut keterjangkauan wilayah. Jasa pengiriman barang akan sangat efisien digunakan untuk mengirim barang ke tempat dimana tidak dapat dijangkau sendiri oleh masyarakat. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari suatu daerah ke daerah lain yang jauh membuat jasa pengiriman menjadi penting namun kebanyakan realita yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa pengiriman barang ini tidak sedikit yang terjadi wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan jasa pengiriman barang misalnya kerusakan pada barang yang dikirim. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap rusaknya barang oleh jasa ekspedisi pengiriman barang PT. Pos Indonesia menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? (2) Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak jasa pengiriman barang PT. Pos Indonesia terhadap pengguna jasa yang dirugikan akibat rusaknya barang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara dan observasi terkait dengan Kantor Pos Indonesia cabang regional VI yang berada di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian antara lain (1) Masih banyak konsumen yang tidak mengetahui mengenai mekanisme tentang bagaimana untuk mengajukan complain serta besaran ganti kerugian apabila barang yang dikirim mengalami kerusakan, para pelaku usaha juga tidak memberikan informasi atau peringatan produk jasanya secara langsung, mereka hanya memberitahukan nya ketika sudah terjadi complain atau ketika ada claim ganti rugi dari pihak konsumen. Disisi lain juga karena kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan (2) Tanggung jawab yang di berikan oleh pihak pos adalah dengan mengganti kerugian atas kerusakan barang dengan nominal uang 5 kali biaya pengiriman. Simpulan dari penelitian ini tanggung jawab pihak pos untuk mengganti kerugian konsumen sudah sesuai apabila ditinjau dari pasal 4 angka 8 yaitu tentang pemberian kompensasi namun kebijakan dari tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pos masih belum maksimal karena besaran ganti rugi yang diberikan hanya 5x(kali) biaya pengiriman. Jika dilihat dari pasal 12 ayat (2 ) huruf (c)Undang�Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dijelaskan bahwa ganti rugi yang diberikan atas kerusakan barang yang diderita konsumen harus sebanding. Saran dari penelitian ini adalah kepada para konsumen dapat lebih memahami lagi mengenai haknya, apabila terjadi kelalaian dari pihak pos terutama kerusakan barang yang terjadi saat proses pengiriman, maka konsumen bisa langsung mengajukan klaim ganti rugi kepada pihak pos agar dapat segera diproses.

Actions (login required)

View Item