AFINA FATMAWATI, AFINA FATMAWATI (2020) PELAKSANAAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA BALEREJO KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PELAKSANAAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA BALEREJO KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK)) Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Desa harus memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat penting dalam system pemerintahan yang demokratis adalah keterbukaan dari pemerintah desa. Penerapan asas keterbukaan pembentukan Peraturan Desa diwujudkan dalam perancangan, pembahasan serta persetujuan antara Kepala Desa dan BPD. Dalam pelaksanaan asas keterbukaan ini, masyarakat harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam penyusunan Perdes. Dalam hal ini Pemerintah Desa dan BPD memiliki kewajiban untuk menampung setiap aspirasi masyarakat serta mensejahterakan kehidupan masyarakat guna mewujudkan cita-cita bangsa. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengkajian mengenai: (1) Bagaimana pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan Perdes di Desa Balerejo?, (2). Bagaimana hambatan dan solusi dalam pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan Perdes di Desa Balerejo?. Perspektif teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Konsep perancangan peraturan perundang-undangan, teori perundang-undangan, teori model pembentukan perundang-undangan, konsep Asas Keterbukaan serta mengenai konsep Peraturan Desa pada umumnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, wawancara, dan studi dokumen hukum Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil, simpulan, serta saran dalam penelitian ini adalah bahwa peran serta masyarakat Desa Balerejo dalam pembentukan Peraturan Desa sangat penting, sebab Pemerintah Desa Balerejo dalam penyusunan Perdes hanya bekerja sama dengan BPD sehingga masyarakat juga memiliki hak untuk melaksanakan pengawasan terhadap pembentukan Perdes. Hambatan dalam pembentukan Perdes yaitu kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dan BPD, adanya kepentingan-kepentingan yang diciptakan, serta kurangnya penggalian aspirasi masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain: dengan memperkuat pemahaman aparat pemerintah desa dan anggota BPD mengenai penyusunan Perdes, koordinasi dengan pakar akademisi, serta melaksanakan bimbingan teknis yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan anggota BPD yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembentukan Peraturan Desa melalui prinsip keterbukaan.

Actions (login required)

View Item