PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENEMPATI LAHAN BANTARAN SUNGAI DALAM KEGIATAN NORMALISASI KANAL BANJIR TIMUR (Studi Kasus Relokasi Pemukiman Nelayan Tambakrejo Semarang)


IKLIMA SALSABIL DM, 8111416055 (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENEMPATI LAHAN BANTARAN SUNGAI DALAM KEGIATAN NORMALISASI KANAL BANJIR TIMUR (Studi Kasus Relokasi Pemukiman Nelayan Tambakrejo Semarang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT  YANG MENEMPATI LAHAN BANTARAN SUNGAI  DALAM KEGIATAN NORMALISASI KANAL BANJIR  TIMUR (Studi Kasus Relokasi Pemukiman Nelayan  Tambakrejo Semarang)] PDF (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENEMPATI LAHAN BANTARAN SUNGAI DALAM KEGIATAN NORMALISASI KANAL BANJIR TIMUR (Studi Kasus Relokasi Pemukiman Nelayan Tambakrejo Semarang))
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Peningkatan pemukiman yang semakin tinggi menjadikan tuntutan akan suatu ruang dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemukiman, tempat tinggal, maupun perdagangan dan jasa. Dengan kondisi lahan kota yang terbatas membuat kepadatan bangunan menjadi tidak beraturan. Pemanfaatan ruang di kawasan bantaran sungai menjadi tidak terkontrol dengan adanya persebaran bangunan di daerah aliran sungai yang membuat penurunan kualitas sungai. Kebijakan tata ruang memang diperlukan untuk membangun keadilan ditengah masyarakat pada pemanfaatan tanah, sehingga diperlukan upaya penanganan. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diambil adalah (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menempati Lahan Bantaran Sungai Dalam Kegiatan Normalisasi Kanal Banjir Timur?; (2) Bagaimana Kondisi Masyarakat Pasca Kegiatan Normalisasi Kanal Banjir Timur?. Dalam permasalahan yang ada ini, maka digunakan Teori Negara Kesejahteraan, dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis sosiologis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dengan adanya kegiatan normalisasi sungai Kanal Banjir Timur, Pemerintah Kota Semarang memberikan perlindungan hukum berupa Rusunawa Kudu bagi warga terdampak, PKL disediakan kios di pasar Klitikan, bantuan pengurusan pemindahan sekolah, dan menyediakan angkutan untuk pindahan. Selain itu Pemerintah juga mendirikan rumah hunian di Kalimati sebagai permintaan warga yang menolak pindah ke Rusunawa Kudu dan meminta untuk tetap tinggal tidak jauh dari sungai Kanal Banjir Timur. (2) Kondisi Masyarakat Pasca Kegiatan Normalisasi Kanal Banjir Timur sebagian besar warganya masih memiliki mata pencaharian pada waktu bermukim di bantaran. Namun beberapa dari warga juga terpaksa alih profesi bekerja sebagai kuli bangunan atau petugas kebersihan yang memang sudah disediakan oleh pemerintah untuk warga Tambakrejo yang terkena dampak dari normalisasi sungai Kanal Banjir Timur

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Bantaran sungai, Normalisasi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: khrisna pci perpustakaan
Date Deposited: 20 Jan 2022 01:59
Last Modified: 20 Jan 2022 01:59
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/48541

Actions (login required)

View Item View Item