DIANA OKTAVIA, 8111416041 (2020) IMPLEMENTASI PENDAFTARAN EKS TANAH BENGKOK DI KOTA PEKALONGAN MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (IMPLEMENTASI PENDAFTARAN EKS TANAH BENGKOK DI KOTA PEKALONGAN MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019) Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekalongan selain melakukan pendaftaran tanah-tanah milik warga, terdapat eks tanah bengkok Kelurahan Kali Baros Pekalongan Timur dan Kelurahan Gamer sebagai obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pendaftaran eks tanah bengkok di Kota Pekalongan melalui program pendfataran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2019 dan apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi pendaftaran eks tanah bengkok di Kota Pekalongan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi pendaftaran eks tanah bengkok di Kota Pekalongan dilakukan melalui permohonan pendaftaran oleh Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan yang mendapat kuasa dari Pemerintah Kota Pekalongan. Pada pendaftaran eks tanah bengkok bukti pendaftaran haknya berupa leter C sedangkan hak atas tanah yang diberikan pada sertipikat berupa hak pakai atas nama Pemerintah Kota Pekalongan. Hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia yakni petugas ukur hanya berjumlah 2 (dua) orang dengan jumlah eks tanah bengkok yang banyak jumlahnya, tanda batas tanah tidak jelas menyulitkan dalam pengukuran dan pemetaan, pemohon maupun pihak yang tanahnya berbatasan dengan eks tanah bengkok tidak bisa hadir pada waktu pengukuran bidang tanah, hal ini menghambat dalam pengukuran sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah, kurang memadainya administrasi pertanahan di tingkat kelurahan yaitu masih ditemui data-data kepemilikan eks tanah bengkok di kelurahan yang berbentuk letter C/buku C desa/kelurahan belum dilakukan pendataan perubahan kepemilikan. Penelitian ini menyarankan perlu adanya penambahan sumber daya manusia dalam program pendaftaran tanah masal, khususnya petugas ukur dan pemetaan. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif terhadap masyarakat mengenai pentingnya pendaaftaran tanah sebagai perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Pemanfaatan penggunaan eks tanah bengkok, khususnya tanah-tanah yang masih berupa tegalan dan belum dimanfaatkan agar dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Actions (login required)

View Item