Novi Adi Krismaniar, 8111416040 (2020) IMPLEMENTASI KEWENANGAN DAN TUGAS BAWASLU JAWA TENGAH PERSPEKTIF UU NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN UU NOMOR 10 TAHUN 2016. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (IMPLEMENTASI KEWENANGAN DAN TUGAS BAWASLU JAWA TENGAH PERSPEKTIF UU NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN UU NOMOR 10 TAHUN 2016) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan amanah Undang-undang Dasar bahwa pemilu dan pilkada panitian penyelenggara adalah salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu yang memiliki wewenang dan tugas untuk mengawasi proses tahapan pemilihan pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang kemudian diatur lagi dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Dari regulasi kedua produk hukum tersebut terdapat beberapa perbandingan baik pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana kewenangan dan tugas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Perspektif UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan bagaimana implementasi kewenangan dan tugas Bawaslu Jawa Tengah dalam Pengawasan pada Pemilu tahun 2019 Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 dan pada Pilkada tahun 2018 UU Nomor 10 Tahun 2016. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini adanya perbandingan dengan penelitian yang sudah ada dengan tema yang sama tentang Bawaslu. Landasan konseptual terkait kewenagan, pengawasan pemilihan, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah. Pada teori menggunakan teori demokrasi, teori sistem hukum, teori kedaulatan rakyat, teori implmentasi Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi tempat penelitian yaitu di Bawaslu Jawa Tengah dengan tempat strategis dan alasannya karena pernah komunikasi dengan baik melalui praktik kerja lapangan. Pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan menelaah dokumen. Sumber data primer melalui wawancara dengan informan dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Validitas data menggunakan triangulasi dan pada analisi pada menggunakan metode interaktif. Kewenangan dan tugas Bawaslu perspektif UU Nomor 7 Tahun dan 2017 terdapat dalam pasal 97, 98, 99 kemuadian pada UU Nomor 10 Tahun 2016 terdapat dalam pasal 28 dan kemudian mempunyai kewajiban terdapat dalam pasal 32. Menemukan beberapa perbandingan terlakait kewenangan dan tugas Bawaslu antara UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 menggunakan teori sistem hukum serta ada beberapa perlunya perubahan regulasi agar kewenangan dan tugas Bawaslu lebih kuat perspektif teori kedaulatan rakyat. Implementasi kewenangan dan tugas Bawaslu Umum dalam pengawasan dimana pada setiap tahapan pemilu 2019 dan pilkada 2018 perpsektif teori implementasi. Simpulan dari penelitian ini kewenangan dan tugas Bawaslu perspektif UU Nomor 7 Tahun dan 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan adanya beberapa perbandingan terlakait kewenangan dan tugas Bawaslu antara UU tersebut agar dapat menjadi bahan referensi maupun perbaikan regulasi untuk memaksimalkan kewenangan dan tugas Bawaslu. Mendeskripsikan implementasi kewenangan dan tugas Bawaslu dalam pengawasan pada pemilu tahun 2019 serta pilkada tahun 2018.

Actions (login required)

View Item