Dhezya Pandu Satresna, 8111416007 (2020) PERAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PERAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilatar belakangi karena adanya hambatan yang dihadapi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada pemilu serentak 2019. Penelitian peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertujuan untuk mengetahui apa saja tugas dan wewenang baru Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mengetahui hambatan dan tantangan serta solusi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada pemilu serentak 2019 baik dari struktur, substansi hukum, maupun kultur masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis yuridis empiris. Fokus penelitian terletak pada tugas dan wewenang baru Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, serta hambatan dan tantangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Serentak tahun 2019. Lokasi penelitian yakni pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan perannya dalam pemilu ahun 2019 sesuai dengan prespektif Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. (2) Ditemukannya hambatan dan tantangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu di bidang struktur hukum, substansi hukum, dan kultur masyarakatnya. (3) Solusi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi kendala-kendala pelaksanaan tugas dan wewenang di pemilu masa mendatang ialah mengajukan perbaikan regulasi kepada pembuat regulasi karena banyaknya kendala dan hambatan yang dialami disebabkan karena regulasi yang kurang detail penjelasannya dan kurang dalam segi substansinya untuk melindungi pemilu yang demokrasi dan berkualitas, serta perlunya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memperbanyak MOU dengan lembaga negara terkait, karena kendala dan hambatan yang dihadapi sering terjadi karena kurang koordinasi antar lembaga terkait dalam hal pengurusan pemilu.

Actions (login required)

View Item