Vani Mutiara, 8111415245 (2020) URGENSI PENGATURAN PENGIKATAN HAK CIPTA SEBAGAI COLLATERAL DALAM JAMINAN FIDUSIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (URGENSI PENGATURAN PENGIKATAN HAK CIPTA SEBAGAI COLLATERAL DALAM JAMINAN FIDUSIA) Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pasca direvisinya UU Hak Cipta terdapat beberapa pengaturan baru yang sebelumnya belum termuat didalam UU Hak Cipta sebelumnya. Salah satu pasalnya mengakomodir bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Pada praktiknya upaya untuk mewujudkan hak cipta sebagai collateral dalam jaminan fidusia di Indonesia masih menyisakan kendala, salah satunya dikarenakan perbankan belum menerima objek jaminan berbentuk hak cipta. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana urgensi pengaturan pengikatan hak cipta sebagai collateral dalam jaminan fidusia? 2) Bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan pengaturan hak cipta sebagai collateral dalam jaminan fidusia? Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer, penulis dapatkan dari hasil wawancara. Sementara, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang diperoleh dari aturan perundang-undangan, buku, jurnal, ilmiah, skripsi, dan sumber elektronik lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Urgensi pengaturan pengikatan hak cipta sebagai collateral dalam jaminan fidusia memberikan hasil akhir bahwa perbankan dapat menerapkan prinsip pendekatan pendapatan (income approach) sebagai acuan nilai valuasi hak cipta dengan menggunakan royalti yang diperoleh pencipta serta dapat mengeksekusi hak ekonominya apabila debitur cidera janji. 2) Upaya pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan pengikatan hak cipta sebagai collateral dalam jaminan fidusia belum optimal, dikarenakan belum ada koordinasi antara Kementerian Hukum dan Ham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan pemangku kepentingan lain dalam menyusun pengaturan lebih lanjut, sosialiasi yang belum merata kepada masyarakat maupun perbankan, serta pihak lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang belum membuka mata terhadap peluang pembiayaan ini. Simpulan penelitian ini adalah 1) Urgensi pengaturan pengikatan hak cipta sebagai collateral dalam jaminan fidusia yaitu bahwa perbankan dapat menjadikan hak ekonomi/royalti sebagai acuan nilai valuasi hak cipta dan dapat mengeksekusi hak ekonominya apabila debitur cidera janji. 2) Upaya pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan pengikatan hak cipta sebagai collateral dalam jaminan fidusia belum optimal. Penulis memberikan saran seharusnya pemerintah dapat melakukan pembentukan pengaturan untuk mendukung hak cipta jaminan fidusia serta melakukan perbandingan dengan Negara lain yang telah efektif pelaksanaannya seperti Singapura.

Actions (login required)

View Item