DANIA FITRI NUR UTAMI, 8111413344 (2020) PELAKSAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NO: 042/G/2015/PTUN.SMG). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PELAKSAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NO: 042/G/2015/PTUN.SMG)) Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang berwenang meneyelesaikan permasalahan administrasi negara (Sengketa TUN). PTUN bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara antara orang/badan hukum perdata dengan Badan/Pejabata TUN baik dipusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan landasan konseptual berupa Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara serta Pertimbangan Hukum Hakim. Dan landasan teori berupa Teori Negara Hukum, Teori Kedaulatan Hukum dan Teori Kepatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan pengadilan tata usaha negara nomor 042/G/2015/Ptun.SMG serta permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan tekni pengumpulan data studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan PTUN nomor 42/G/2015/Ptun. Smg bersifat yuridis didasarkan pada Undang-Undang dan fakta yang diperoleh di persidangan. Pertimbangan hakim berupa peraturan perundang-undangan yang dilanggar tergugat yaitu pasal 23, pasal 10, pasal 13 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Hukum Disiplin PNS dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas detournement d’procedure/larangan tindakan sewenang-wenang dari prosedur, asas kehati-hatian dan asas keseimbangan, serta asas kecermatan. Dan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah ketidak patuhan tergugat dalam melanksanakan putusan. Ini sebagai akibat belum efektifnya pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 terlebih tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan TUN sehingga pelaksanaan putusan tersebut tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri.

Actions (login required)

View Item