Ahmad Risqi Febrianto, 3312415068 (2020) POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam pelaksanaan pemilu sering dijumpai praktik politik uang seperti yang terjadi di Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui sejauhmana praktik politik uang dalam pemilihan DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2019 di Desa Kalijoyo, dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya politik uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang dihasilkan, yaitu data deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Uji validitas data dilakukan dengan mengkomparasikan data dari beberapa narasumber dan juga dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1).Pemberian uang untuk memilih calon Legislatif Pekalongan yang di berikan di Desa kalijoyo melalui tim suksesnya masing-masing.ditujukan untuk meningkatkan jumlah perolehan suara dan dilakukan oleh para tim sukses untuk meraup suara sebesar mungkin. Politik uang sendiri merupakan masalah suap-menyuap dengan sasaran memenangkan salah satu kandidat dalam pemilihan (2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di desa Kalijoyo adalah faktor kebudayaan dan kebiasaan, faktor ekonomi, dan belum terciptanya kesadaran politik yang bersih dari politik uang dan masih memaklumi adanya politik uang. Saran yang diajukan peneliti ialah: (1) Kepada masyarakat desa Kalijoyo sebaiknya untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam menghadapi hadirnya politik uang sehinmgga dapat memilih pemimpin yang bersih dari politik uang. (2) Dalam setiap proses pilkada ataupun pemilu hendaknya kegiatan politik uang benar-benar harus dihilangkan. Proses rekruitmen dilakukan secara terbuka, Sehingga terciptanya pilkada yang sehat jauh dari politik uang dan membuka peluang bagi semua orang untuk mencalon, bukan hanya orang yang memiliki kelebihan dari segi finansial.

Actions (login required)

View Item