Machruf Prabowo, 3312415037 (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CILACAP (STUDI KASUS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian masih menjadi masalah dalam kelangsungan hidup, kebutuhan penduduk terhadap tanah untuk tempat tinggal maupun usaha terus meningkat seiring pesatnya jumlah penduduk. Untuk menekan laju fenomena alih fungsi lahan maka pemerintah daerah Kabupaten Cilacap menyusun Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang berisikan tentang mempertahankan luasan lahan pertanian. Dengan maksud dan tujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan menekan angka alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan di daerah Kabupaten Cilacap bisa mencapai rata-rata 33 hektar pertahunnya. Dengan berbagai alasan yang mendasari hal tersebut, terutamanya terkait kepemilikan lahan tanah yang tertera dalam akta tanah. Lahan yang berubah rata-rata masih berstatus produktif. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah kabupaten telah menetapkan beberapa program dan kebijakan, dari penetapan wilayah kecamatan yang menjadi daerah LP2B, melakukan inventarisasi lahan pertanian, sampai pembuatan aturan perizinan penggunaan tanah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektifitas Perda yang berlaku tentang penanganan Alih Fungsi Lahan, dan program-program kebijakan Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan rincian metode pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data hasil penelitian menggunakan metode triangulasi. Adapun tahapan dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian masih kerap sekali terjadi dan Peraturan Daerah yang ada belum diterapkan secara efektif. Koordinasi terkait pemberian perijinan dalam pengendalian belum bisa maksimal. Data dan pemetaan tata ruang daerah juga masih belum akurat. Minimnya pemahaman masyarakat terkait fungsi lahan yang berkelanjutan dan juga rendahnya pemahaman terhadap perizinan penggunaan lahan membuat masih banyak masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan. Aparat penegak hukum dan implementasi kebijakan, juga belum maksimal dalam menerapkan sanksi baik berupa administratif maupun pidana bagi pelanggar. Efektifitas instrumen implementasi pengendalian alih fungsi lahan belum berjalan optimal sesuai dengan rancangan dan tujuan Kabupaten Cilacap.

Actions (login required)

View Item