Fajar Zuna Santika, 3301416041 (2021) PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN JEPARA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada dasarnya memiliki peran positif bagi sektor perekonomian. Fenomena yang ada di Kabupaten Jepara yaitu keberadaan PKL mengganggu ketertiban umum khususnya di Jl. Ahmad Yani karena menyalahgunakan ruang publik yakni trotoar untuk aktivitas berdagang. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai salah satu upaya menegakkan kebijakan pemerintah sesuai Perda Kabupaten Jepara No. 3 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penertiban PKL, respon PKL terhadap pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP dan makna ruang publik bagi PKL di Jepara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data primer yaitu wawancara dengan 1 orang Satpol PP dan 9 orang PKL dan pengamatan aktivitas PKL, sedangkan sumber data sekunder yaitu arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi PKL. Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil Penelitian diperoleh informasi bahwa (1) pelaksanaan penertiban PKL dilakukan berdasarkan prosedur Perda No.3 tahun 2016 dengan mengutamakan pendekatan persuasif melalui tahapan sosialisasi, teguran, kemudian penindakan, penertiban belum tercapai dengan maksimal dikarenakan masih banyaknya PKL yang masih membandel dan melanggar Perda seperti tetap berjualan (2) respon PKL terhadap pelaksanaan penertiban yaitu menganggap sebagai hal yang wajar dan biasa saja, PKL tidak memperdulikan adanya larangan berjualan dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasanya, pedagang akan patuh ditertibkan apabila ada tempat pengganti yang sesuai, (3) Ruang publik dianggap sebagai tempat yang memiliki fungsi ekonomis. PKL liar menggunakan ruang milik publik dan milik swasta yang memiliki potensi mengundang pembeli atau pengguna jasa, sehingga ruang publik dapat digunakan oleh PKL untuk menjajakan dagangannya. Simpulan, pelaksanaan penertiban sudah sesuai prosedur Perda No.3 tahun 2016 dengan mengutamakan pendekatan persuasive namun pelaksanaannya belum tercapai dengan maksimal, respon PKL terhadap penertiban oleh Satpol PP di Jepara adalah tidak memperdulikannya, PKL akan patuh ditertibkan jika terdapat tempat pengganti yang sesuai, dan ruang publik dianggap sebagai tempat yang memiliki fungsi ekonomis karena memiliki potensi mengundang pembeli atau pengguna jasa. Saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas tempat usaha pengganti dengan biaya yang terjangkau bagi para PKL. Bagi PKL hendaknya dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

Actions (login required)

View Item