Evi, Widowati (2017) ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF ANAK (PPRA) SEBAGAI PERWUJUDAN KOMITMEN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK (KLA). Riptek, 2 (2). ISSN 1978-8320

	PDF Download (164kB)
	PDF (Uji Turnitin) Download (1MB)
	PDF (Peer Review 1) Download (1MB)
	PDF (Peer Review 2) Download (608kB)

Abstract

Pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan khusus anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan wajib pemerintah yang non layanan dasar. Tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus anak tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Salah satu cara guna mengetahui komitmen pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan khusus anak adalah dengan cara melihat dari sisi perencanaan dan penganggarannya untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pemenuhan hakhak anak dan perlindungan khusus anak di daerahnya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan data sekunder pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi terkait perencanaan dan penganggaran yaitu Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD). Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa gambaran penganggaran responsif anak dalam tiga tahun terakhir pada Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2014 mencapai 5,951%, tahun 2015 naik menjadi 8,775% dan tahun 2016 naik lagi menjadi 9,521%. Sehingga dapat dikatakan bahwa komitmen Pemerintah Kota Semarang cukup baik dan konsisten dalam melakukan upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak walaupun persentasenya masih relatih cukup kecil. Sementara gambaran realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir berturutturut yang tertinggi adalah pemenuhan hak pada cluster IV dan yang terendah pada cluster I. Disisi lain masih ditemukan 4 Indikator yang belum ter back-up dalam anggaran yang ada pada 13 OPD kunci yaitu: 1 indikator pada cluster 1 dan 3 indikator pada cluster 5. Saran yang diberikan antara lain: meningkatkan peran Bappeda sebagai koordinator gugus tugas KLA dalam melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak pada seluruh OPD khususnya terkait pada aspek perencanaan dan penganggaran, merevitalisasi peran dari gugus tugas KLA, melakukan advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi PPRA pada seluruh OPD di Kota Semarang. Kata kunci: anak, perencanan, penganggaran

Actions (login required)

View Item