Moh. Aniful Izza N, 7111415074 (2020) DETERMINAN NILAI TUKAR PETANI PERKEBUNAN RAKYAT DI INDONESIA TAHUN 2014-2018. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (DETERMINAN NILAI TUKAR PETANI PERKEBUNAN RAKYAT DI INDONESIA TAHUN 2014-2018) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (969kB) | Request a copy

Abstract

Sub sektor perkebunan merupakan penyumbang PDB tertinggi di sektor pertanian. Selain itu sub sektor perkebunan memiliki tenaga kerja terbanyak kedua di sektor pertanian setelah sub sektor tanaman pangan. Namun meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB, petani sub sektor perkebunan rakyat memiliki tingkat kesejahteraan yang paling rendah jika dilihat dari indikator NTP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh produksi perkebunan rakyat, inflasi harga produk perkebunan, upah buruh tani, dan tingkat penyaluran pupuk bersubsidi terhadap NTP perkebunan rakyat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan software E-views 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produksi perkebunan rakyat dan inflasi harga produk perkebunan berpengaruh positif signifikan terhadap NTP perkebunan rakyat. Upah buruh taniberpengaruh negatif signifikan terhadap NTP perkebunan rakyat. Tingkat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tidak berpengaruh signifikan terhadap NTP perkebunan rakyat. Saran yang diberikan adalah : (1) Meningkatkan produksi perkebunan rakyat melalui peningkatan luas lahan dan peningkatan produktivitas lahan perkebunan tersebut. (2) Perlunya intervensi pemerintah untuk mempengaruhi harga komoditas perkebunan agar menguntungkan petani. (3) Perlu dilakukan efisiensi pemberian upah dengan membayarkan upah tenaga kerja sesuai intensitas pekerjaan yang dilakukan. (4) Memperketat pengawasan proses distribusi agar pupuk bersubsidi yang sampai ke petani tepat baik secara jumlah dan tepat waktu.

Actions (login required)

View Item