Happy Valentina Pranaswati, 7211416045 (2020) DETERMINAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (DETERMINAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah provinsi merupakan pihak yang menjadi jembatan pertama berlangsungnya fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada masyarakat secara langsung. Masyarakat berharap memiliki organisasi sektor publik yang menerapkan good governance secara maksimal. Dibentuknya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadikan seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, bertanggung jawab serta berfokus pada pelayanan kepada masyarakat yang baik. Namun, dibeberapa daerah di Indonesia masih memiliki nilai keterbukaan informasi daerah yang rendah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Tahun 2018 dan tiga tahun kebelakang merupakan tahun politik akibat terselenggaranya pilkada yang menyebabkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan sehingga dapat mengubah iklim transparansi keuangan daerah yang dapat menjadi salah satu faktor pemicu rendahnya transparansi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh realisasi pajak, leverage, opini audit, kekayaan daerah, kompetisi politik, kekuatan partai politik, periode jabatan gubernur terhadap transparansi pelaporan keuangan oleh pemprov di Indonesia. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh provinsi yang berada di Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik sampel jenuh yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian, dimana sampel berjumlah 34 provinsi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis linear berganda dengan program SPSS versi 25. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak,kekayaan daerah dan kompetisi politik berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan leverage, kualitas LKPD, kekuatan partai politik, dan periode jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. Koefisien determinasi dari penelitian ini adalah 0,904, yang artinya 90,4% tingkat transparansi pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak, kekayaan daerah dan kompetisi politik dapat berpengaruh secara positif dan signifikan, sedangkan leverage, opini audit, kekuatan partai politik dan lama jabatan gubernur tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini merekomendasikan (1) menggunakan sampel penelitian kota/kabupaten serta menggunakan ukuran temuan audit dan SPIP untuk mengukur kualitas laporan keuangan; (2) pemda harus menyediakan menu konten transparansi pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/179/SJ Tahun 2012

Actions (login required)

View Item