Kebijakan Sekolah Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 Semarang


Dian Eka Kurnia Putri, 2006 (2006) Kebijakan Sekolah Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 Semarang. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of Kebijakan Sekolah Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 Semarang]
Preview
PDF (Kebijakan Sekolah Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 Semarang) - Published Version
Download (25kB) | Preview

Abstract

Dian Eka Kurnia Putri. 2006. Kebijakan Sekolah Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 Semarang. Jurusan Hukum dan Kewarganagaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Kata Kunci: Kebijakan, Pelaksanaan, Kurikulum Berbasis Kompetensi Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi membawa perubahan secara radikal menyangkut pandangan terhadap hakikat pembelajaran, eksistensi guru, kepala sekolah, dan institusi sekolah lainnya. Perubahan ini memunculkan berbagai macam persoalan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, untuk itu sekolah sebagai pelaksana terdepan dituntut untuk sebisa mungkin mengatasinya salah satunya dengan cara membuat suatu kebjakan sekolah mengenai pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Untuk mengetahui apa saja persoalan dan kebijakan yang telah diambil sekolah untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis kompetensi di SMP Negeri 36 Semarang, maka diperlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Apa saja persoalan yang dihadapi sekolah, potensi yang dimiliki sekolah, dan kebijakan yang telah diambil sekolah untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi?, serta bagaimana peranan masing-masing pihak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah tersebut?. Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui lebih jelas masalah yang dihadapi, potensi yang dimilki, dan kebijakan yang telah dibuat oleh SMP Negeri 36 Semarang dalam melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi, serta peranan masing-masing pihak dalam pelaksanaan kebijakan sekolah tersebut. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di SMP Negeri 36 Semarang. Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini meliputi empat hal pokok yaitu: persoalan yang dihadapi sekolah, potensi yang dimiliki sekolah, kebijakan yang diambil sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, dan peranan masing-masing pihak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah di SMP Negeri 36 Semarang. Untuk menguji objektivitas dan keabsahan data dgunakan teknik triangulasi, yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa persoalan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi antara lain kurangnya pemahaman guru mengenai konsep dari Kurikulum Berbasis Kompetensi itu sendiri sehingga dalam pembelajaran guru masih menggunakan konsep Kurikulum 1994, kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran, sehingga baik siswa maupun guru kesulitan dalam mencari dan menggunakan sumber pembelajaran, kurangnya dana yang tersedia sehingga sekolah belum bisa melengkapi sarana dan prasarana, kurangnya motifasi belajar siswa masih banyak siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Potensi yang dimiliki sekolah yang dapat menunjang pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi antara lain: Guru yang jumlahnya 50 orang, 21 ruang kelas, tenaga administrasi berjumlah 12 orang, peraturan tata tertib dan fasilitas lain yaitu perpustakaan, 3 ruang laboratorium yaitu laboratorium fisika, biologi dan komputer sebagai sarana penunjang praktik, ruang bimbingan dan konseling, mushola dan 3 lapangan olahraga yaitu lapangan voli, basket, dan lapangan lompat jauh. Kebijakan yang telah diambil sekolah untuk mngatasi permasalahan dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi antara lain: Untuk guru dengan mengirim perwakilan dari masing-masing guru mata pelajaran untuk mengikuti penataran, pengadaan rapat mingguan untuk guru, untuk mengatur fasilitas pemblajaran dengan membuat peraturan tata tertib penggunaan sarana dan prasarana, melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan dana yang dimiliki sekolah, untuk megatasi keuangan mengefektifkan dana BOS (biaya operasional sekolah) dari pemerintah dan dana SPI (sumbangan pembangunan institusi) dari orang tua siswa, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan wewenang kepada guru untuk mengadakan jam tambahan apabila di perlukan, dan mengadakan musyawarah setiap satu semester sekali dengan orang tua siswa. Peranaan masing-masing pihak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah antara lain : peran kepala sekolah sebagai fasilitator, guru sebagai pelaksana terdepan kebijakan sekolah dan inovator dalam pembelajaran, komite sekolah sebagai pendukung dan pendorong tumbuhnya partisipasi orang tua dan masyarakat terhadap mutu sekolah, orang tua siswa hanya sebagai penyumbang dana bagi sekolah, dan masyarakat hanya berperan sebagai penyedia lingkungan dan sebagai informan. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis komptensi di SMP Negeri 36 Semarang memunculkan banyak persoalan, namun demikian sekolah juga mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan walaupun jumlahnya masih sangat terbatas. Dengan melihat masalah dan potensi yang dimiliki sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi maka sekolah telah mengambil beberapa kebijakan untuk menanggulangi masalah yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Bebasis Kompetensi. Peranaan masing-masing pihak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah masih kurang sebab hanya pihak dari sekolah saja yang berperan sepenuhnya terhadap pelaksanaan kebijkan sekolah sedangkan peranaan orang tua siswa dan masyarakat mnasih sangat rendah. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas dapat disarankan : Kepala sekolah hendaknya membuat kebijakan yang berkaitan dengan sosialisasi Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk seluruh warga sekolah, guru yang sudah mengikuti penataran KBK hendaknya dapat menyosialisasikannya dengan guru lain, orang tua siswa hendaknya dapat meningkatkan perhatian kepada anak-anaknya, masyarakat hendaknya dapat membantu sekolah dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Kebijakan, Pelaksanaan, Kurikulum Berbasis Kompetensi
Subjects: K Law > K Law (General)
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: Hapsoro Adi Perpus
Date Deposited: 23 Sep 2011 00:56
Last Modified: 23 Sep 2011 00:57
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/4414

Actions (login required)

View Item View Item