ZAKARIA SIREGAR, 8111416297 (2020) POTENSI PIDANA KERJA SOSIAL (COMMUNITY SERVICE ORDER) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (POTENSI PIDANA KERJA SOSIAL (COMMUNITY SERVICE ORDER) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA) - Submitted Version Download (645kB) | Preview

Abstract

Siregar, Zakaria. 2020. Potensi Pidana Kerja Sosial. (Community Service Order) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Skripsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Anis Widyawati, S.H., M.H. Kata Kunci: Pembaharuan, Pidana Alternatif, Pidana Kerja Sosial Adanya kritik dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pidana penjara perlu kiranya dilakukan upaya mencari alternatif penjatuhan pidana penjara, salah satunya yaitu dengan dimasukannya pidana kerja.sosial kedalam rancangan kitab undang - undang hukum pidana Indonesia. Peneltian bertujuan agar menngetahui mengenai : 1). Potensi pidana kerja sosial sebagai satu jenis pemidanaan dalam pemnaharuan hukum pidana Indonesia. 2). Kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Selanjutnya peneliti mengunakana pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakan. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang mana selanajutny data itu dianalisis secara yuridis normatif. Hasil peneltiam menunjukan bahwa: 1). Pidana kerja sosial cukup berpotensi apabila nantinya akan diterapkan di Indonesia karena cukup memenuhi sebagai alternatif pidana pengganti pidana penjara, pidana kerja sosial ini sudah dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan serta dapat menghilangkan efek negatif pidana penjara seperti stigmatis masyrakat terhadap mantan narapidana. 2). Kebijakan formulasi pidana kerja sosial ini dapat dilaksanakan dengan memperhatikan syarat serta ketentuan-ketentuan tertentu dalam menajatuhkanya terhadap terpidana, seperti waktu pelaksanannya harus di hari libur dengan tujuan bagi terpidana yang masih bekerja dapat tetap melaksankan pekerjanya. Simpulan dari hasil pembahsan yaitu: 1). Pidana kerja sosial cukup berpotensi sebagai jeniis pidana, selanajutnya pidana kerja sosial dibuat atas adanya kritik-kritik terhadap pidana penjara yang memeliki beberapa efek negatif, 2). Kebijakan formulasi pidana kerja sosial sudah dirumuskan dengan baik dalam RKUHP diharapkan hakim dalam penjatuhannya memperhatikan beberapa syarat – syarat khusus. Saran dari peneliti. dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk meformulasikan bentuk pidana yang proposional. sekiranya pemeritnah perlu melakukan kajian-kajian bersama para pakar-pakar baik pakar hukum pidana ataupun pakar lintas keilmuan. 2). Mengingat pidan kerja sosial adalah jenis pidana yang baru di Indonesia dirasa perlu adanya sosialisasi yang dilakukan kepada massayrakat mengenai pidana kerja sosial ini agar masyarakat lebih mengerti dan paham akan tujuan pidana kerja sosial ini diterapkan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item