Wulan Cahyani, 7211416015 (2020) DETERMINAN FINANCIAL STATEMENT DISCLOSURE PADA WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN UKURAN LEGISLATIF SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI EMPIRIS DI PULAU JAWA). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan dan instruksi mengenai pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan publik termasuk keterbukaan informasi keuangan daerah. Penelitian dari FITRA yang mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang dilakukan pada 70 kabupaten/kota di Indonesia tersebut mempunyai indeks rata-rata pengungkapan sebesar 0,58 yang cukup jauh dari nilai maksimal 1,00. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh jumlah penduduk, total aset, tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah SKPD terhadap financial statement disclosure dengan ukuran legislatif sebagai variabel mediasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa periode 2016-2018 yang terdiri dari 85 kabupaten dan 34 kota. Pemilihan sampel menggunakan populasi sasaran yang menghasilkan sampel sebanyak 34. Unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah dan data keuangan daerah yang diunggah pada website resmi masing-masing pemerintah daerah selama 3 tahun, sehingga jumlah unit analisis sebanyak 102. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk, total aset dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap financial statement disclosure. Tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh negatif signifikan, sedangkan jumlah SKPD berpengaruh positif signifikan terhadap financial statement disclosure. Jumlah penduduk dan jumlah SKPD berpengaruh positif signifikan terhadap ukuran legislatif. Variabel ukuran legislatif tidak dapat memediasi pengaruh jumlah penduduk dan jumlah SKPD terhadap financial statement disclosure. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jumlah SKPD berpengaruh positif signifikan terhadap financial statement disclosure, jumlah penduduk dan jumlah SKPD berpengaruh positif signifikan terhadap ukuran legislatif, sedangkan ukuran legislatif tidak dapat memediasi pengaruh jumlah penduduk dan jumlah SKPD terhadap financial statement disclosure. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah daerah lebih patuh dalam melakukan financial statement disclosure sesuai dengan kebijakan yang berlaku. DPRD sebagai anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Actions (login required)

View Item