RIFA’ ROSYAADAH, 8111416008 (2020) PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH) - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. Tiap-tiap daerah memiliki Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan sebutan yang berbeda-beda tergantung Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada masing-masing daerah. Salah satu contohnya Badan Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat BPKD. Fakta yang terjadi di lapangan ialah terjadi beberapa permasalahan meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan kehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Sehingga perlu adanya penelitian mengenai peran BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Terkhusus untuk daerah Kabupaten Pekalongan terdapat permasalahan pula. Tahun 2015 merupakan tahun pertama Kabupaten Pekalongan menyandang gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang mana sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 Kabupaten Pekalongan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena kurang mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Administrasi Keuangan (SAP), serta terjadi ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan untuk mendeskripsikan strategi BPKD dalam mencapai pengelolaan keuangan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non doktrinal dengan jenis penelitian Yuridis Empiris. Teori yang digunakan pada analisis penelitian ini adalah teori Negara Hukum, teori otonomi daerah, dan teori akuntabilitas publik.Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumen dengan narasumber BPKD Kabupaten Pekalongan dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan. BPKD berperan menyusun laporan pertanggungjawaban terdiri dari melakukan verifikasi kelengkapan berkas pertanggungjawaban bendahara/LS, rekonsiliasi data, berkas pertanggungjawaban bendahara, pembinaan penatausahaan keuangan daerah, menyusun laporan semesteran, prognosis, rekonsiliasi data semesteran dengan bagian-bagian yang terkait, melakukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD, dan pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan penatausahaan termasuk pendampingan dalam pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Hambatan yang dialami BPKD adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi sebagai akuntan, strategi yang dilakukan BPKD adalah dengan melakukan Asistensi dan Pendampingan pada seluruh OPD yang ada.

Actions (login required)

View Item