SUTRIO YULYANTO, 7211415172 (2020) DETERMINAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Brebes). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (DETERMINAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Brebes)) - Published Version Download (3MB) | Preview

Abstract

Akuntabiltas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes pada periode tahun 2017 memperoleh opini audit WDP hal ini tidak sejalan dengan target yang ditetapkan pada periode sebelumnya yang menargetkan WTP. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintahan sebagai pemoderasi. Populasi dalam penetian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian keuangan yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Brebes. Pemilihan sampel menggunakan teknik sampel jenuh (sensus). Sumber data adalah data primer yang diperoleh dengan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Hasl penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif sebesar 0.250 terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif sebesar 0,256 terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas system pengendalian internal berpengaruh positif sebesar 0,293 terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel intervening. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah daerah harus memberikan pelatihan secara berkala bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga tujuan dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas, serta meningkatkan efektivitas system pengendalian internal dengan menetapkan standar kompetensi dalam setiap tugas dan fungsi masing-masing ASN. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan indicator lain dalam mengukur variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Actions (login required)

View Item