“PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN, TINGKAT KETERGANTUNGAN, DAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB DENGAN VARIABEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SEBAGAI VARIABEL MODERASI” (Studi Empiris Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2014-2018)


Wahyu Sulaiman, 7101416104 (2020) “PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN, TINGKAT KETERGANTUNGAN, DAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB DENGAN VARIABEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SEBAGAI VARIABEL MODERASI” (Studi Empiris Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2014-2018). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of 7101416104.pdf]
Preview
PDF - Published Version
Download (1MB) | Preview

Abstract

Pengungkapan wajib adalah data minimal yang harus diungkapkan oleh entitas keuangan termasuk entitas sektor publik. Namun berdasarkan penelitian awal ditemukan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah hanya melakukan pengungkapan wajib sebesar 57,02% pada rentang tahun 2014-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio kemandirian, tingkat ketergantungan dan kekayaan daerah terhadap pengungkapan wajib dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten/kota pada rentang waktu 2014-2018. Sampel penelitian adalah keseluruhan populasi yang berjumlah 175 unit analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Alat analisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi moderasi berupa uji nilai selisih mutlak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) berdasarkan analisis statistik deskriptif, variabel pengungkapan wajib masih dikatakan rendah, sedangkan rasio kemandirian berada dalam kategori rendah sekali, tingkat ketergantungan cukup tinggi, kekayaan daerah sedang dan jumlah SKPD cukup. (2) Berdasarkan uji hipotesis, rasio kemandirian dan tingkat ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib, tetapi kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. (3) Variabel SKPD memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan terhadap pengungkapan wajib dan SKPD tidak memperkuat pengaruh rasio kemandirian dan kekayaan daerah terhadap pengungkapan wajib. Simpulan penelitian ini adalah rasio kemandirian dan tingkat ketergantungan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib sedangkan, kekayaan daerah tidak berpengaruh. Variabel SKPD hanya mampu memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan terhadap pengungkapan wajib. Saran untuk pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk meningkatkan tingkat pengungkapan wajib, memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengurangi dana transfer dan menekan jumlah penduduk. SKPD pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk mengoptimalkan kinerjanya terutama berkaitan dengan keuangan dan pengungkapannya. Saran untuk penelitian berikutnya adalah penambahan variabel penelitian dan penyamaan SAP untuk pengukuran pengungkapan wajib.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Pengungkapan Wajib, Pemerintah Daerah, LKPD
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Fakultas: Fakultas Ekonomi > Pendidikan Ekonomi, S1
Depositing User: S.Hum Maria Ayu
Date Deposited: 17 Dec 2020 15:42
Last Modified: 17 Dec 2020 15:42
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/41553

Actions (login required)

View Item View Item