Putri Fitriani, 3301416050 (2020) PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN BLIGO KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN. Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF (PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN BLIGO KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN) - Published Version Download (4MB) | Preview

Abstract

Besarnya jumlah penduduk Indonesia dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membangun kawasan permukiman yang layak menyebabkan banyaknya kawasan kumuh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang tergolong kumuh yaitu Kabupaten Pekalongan khususnya Kelurahan Bligo. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kebijakan pembangunan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang layak. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan masalah permukiman kumuh di Indonesia hingga mencapai 0%. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penerapan kebijakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan; (2) mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah penerapan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan faktor-faktor yang menghambat penerapan program KOTAKU di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa dan dokumentasi terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1) program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bligo meliputi empat tahapan utama yaitu tahap persiapan yang berisi kegiatan sosialisasi dan pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), tahap perencanaan yang berisi penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) tahap pelaksanaan pembangunan berupa pembuatan saluran air (drainase), jalan paving, Tempat Pembuangan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R), sumur bor serta tahap keberlanjutan melalui pembentukan kelompok pengelola dan kelompok pemelihara pembangunan. Monitoring dan evaluasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bligo dilaksanakan pada setiap tahapan secara berkala oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan dan fasilitator kelurahan; (2) faktor-faktor yang menghambat penerapan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bligo adalah sumber daya manusia dari aspek pelaksana, masyarakat yang menolak program, dan tukang bangunan yang dinilai tidak efektif, serta faktor komunikasi yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam internal Badan keswadayaan Masyarakat (BKM). Saran yang dapat peneliti rekomendasikan yaitu (1) kepada Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan menjalin koordinasi lebih intensif melalui koordinasi forum BKM dan rapat evaluasi koordinasi dengan fasilitator dan pemerintah desa/kelurahan, (2) kepada BKM Mandiri Kelurahan Bligo dan tim fasilitator perlu bekerjasama dengan pemerintah kelurahan dan melibatkan tokoh masyarakat serta perlu adanya pendampingan untuk menjamin kelancaran terlaksananya program secara efektif dan efisien.

Actions (login required)

View Item