DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DALAM PENGGABUNGAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DENGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG
RICKY GUSTAV HAIDAR, 8111415314 (2020) DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DALAM PENGGABUNGAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DENGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Unnes.
Preview |
PDF
- Published Version
Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penggabungan Dinas yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang semakin menarik untuk dikaji dengan problematika permasalahan yang ada. Dengan tujuan untuk menerapkan asas efektivitas dan efisiensi beberapa OPD di Kota Semarang yang memiliki perumpunan urusan yang sama digabungkan menjadi satu OPD. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai paying hukum dalam penggabungan dinas tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mengalami penggabungan dalam mewujudkan Pemerintahan yang handal untuk meningkatkan Pelayanan Publik? dan 2) Bagaimana dampak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam penggabungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang ?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas dan menemukan dampak Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam penggabungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif hukum, jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data primer dan sekunder dengan bentuk wawancara, observasi, dokumen dan kepustakaan, keabsahan triangulasi metode. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Efektivitas dan efisiensi dalam penggabungan dinas yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sudah berjalan efektif dan efisien. Permasalahan lingkungan banyak yang teratasi dari tahun sebelumnya serta pelayanan publik yang lebih mudah dan efektif dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan. 2) Dampak penggabungan dinas yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berdampak pada struktral serta tugas pokok dan fungsinya. beubahnya nomenklatur dari badan menjadi dinas secara otomatis merubah tugas pokok dan fungsi dinastersebut. Dengan bertambahnya bidang pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup membuat dinas tersebut memiliki kewenangan penuh pada teknis pengelolaan sampah di Kota Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) efekivitas dan efisien dari penggabungan dinas tersebut dari tahun 2016 hingga tahun 2020 berjalan efektif dan efisien. Permasalahan lingkungan yang ada dapat teratasisecara maksimal serta dapat meminimalisir dana yang dikeluarkan. 2) Dampak dari adanya penggabungan dinas yang terjadi pada Dinas Lingkungan Kota Semarang menyebabkan adanya perubahan struktural dan kebijakannya, baik STOK serta tugas pokok dan fungsinya.
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penggabungan Dinas, Dampak, Efektivitas dan Efisiensi |
Subjects: | J Political Science > Government K Law > KB Hukum |
Fakultas: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1 |
Depositing User: | mahargjo hapsoro adi |
Date Deposited: | 10 Nov 2020 05:56 |
Last Modified: | 10 Nov 2020 05:56 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/41232 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |