Dani Muhtada, FH Unnes (2018) Politics, Local Goverments, and Sharia By-Laws in Indonesia Revisiting a Common Assumption. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 17 (2). pp. 1-34. ISSN 1829-9067

	PDF - Published Version Download (6MB)
	PDF - Published Version Download (646kB)

Abstract

Setelah jatuhnya rezim Suharto, beberapa pemerintah daerah di Indonesia menerapkan peraturan daerah bernuansa Syariah (perda Syariah). Beberapa kajian berpendapat bahwa pengadopsian perda Syariah ini banyak dipengaruhi oleh motif politik dari para elit daerah. Mereka menggunakan perda tersebut sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan politik dari para pemilih Muslim. Mereka pula menggunakan perda tersebut sebagai transaksi suap dan kecurangan elektoral untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari korupsi yang tengah berlangsung di Indonesia. Meskipun artikel ini menegaskan adanya motif politik di balik penerapan perda Syariah, artikel ini berpendapat bahwa motif politik tersebut bukanlah satu-satunya factor yang mengarahkan pada permulaan diterapkannya perda Syariah. Berdasarkan kajian pada latar belakang politik dan keagamaan dari para Bupati, yang mana terpilih pada pemilihan umum dari tahun 2008-2013 di enam provinsi besar, artikel ini menunjukkan bahwa motif politik tidak bermain sendiri. Latar belakang keagamaan para Bupati dapat menjadi factor penting lainnya yang berkontribusi pada penerapan perda Syariah oleh beberapa pemerintahan daerah di Indonesia.

Actions (login required)

View Item