JAU’ZA LASTA KAUTSAR , 8111416284 (2020) ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 4/PID.SUS.ANAK/2018/PN. SMG). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Salah satu perkara yang diputus dibawah batas minimum khusus yang diatur dalam undang-undang adalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak yang diputus di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN. SMG. Terdakwa dituntut Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dan; (3) Bagaimana efektivitas penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SMG tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika serta Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang SPPA; (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus sudah sesuai dengan kepastian hukum serta mempertimbangkan fakta persidangan mulai dari aspek yuridis dan non-yuridis, namun penjatuhan pidana penjara yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif bagi Anak; dan 3) Penjatuhan pidana minimum khusus telah diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang SPPA, namun perlu diketahui bahwa Anak dalam putusan a quo dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang mana pidana tersebut cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan waktu pelatihan kerja yang sama serta dalam pelaksanaan pidana penjara masih menemui beberapa hambatan. Simpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap Anak dalam putusan a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus sudah sesuai dengan kepastian hukum serta mempertimbangkan fakta persidangan namun belum tentu memenuhi sisi keadilan dan kemanfaatan bagi Anak dan; (3) Pidana yang dijatuhkan dalam kasus a quo cukup tinggi dan tidak dibarengi dengan pembinaan xii dan pembimbingan serta dalam pelaksanaan pidana penjara masih menemui beberapa hambatan.

Actions (login required)

View Item