ERMA REGITA SARI , 8111416226 (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU OLAHRAGA PANAHAN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Pelaku olahraga dalam menjalankan profesinya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sebagaimana dalam UU SKN Pasal 86. Selain kesejahteraan, pelaku olahraga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah berdasarkan UU SKN Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 64. Perlindungan hukum dalam olahraga panahan Jawa Tengah terkait dengan UU SKN Pasal 81- Pasal 83. tentang standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi cabang olahraga nasional belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan serta mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum pelaku olahraga panahan Jawa Tengah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dengan analisis data: pengumpulan data, pengelompokan data, analisis data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum: (i) preventif yang meliputi standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi cabang olahraga; dan (ii) represif melalui pemberian sanksi reparatoir, punitif, dan regresif. Pelaksanaan perlindungan hukum secara preventif masih belum maksimal. PERPANI belum menyusun standardisasi cabang olahraga panahan nasional yang ditetapkan dan disahkan oleh menteri. Panahan Jawa Tengah belum memiliki akta pendirian berbadan hukum, kode etik organisasi, dan belum memiliki lapangan khusus panahan. PERPANI juga belum mengajukan akreditasi ke BSANK sehingga belum dapat melaksanakan sertifikasi. Kemudian pelaksanaan perlindungan hukum secara represif juga belum terpenuhi sepenuhnya. Sanksi reparatoir yang bersifat administratif belum dilaksanakan pada pelanggaran yang dilakukan. Sanksi punitif juga belum dilaksanakan karena belum ada pelangaran kode etik yang dilakukan. Hanya sanksi regresif yang sudah diterapkan pada pelanggaran kedisplinan yang dilakukan oleh pelaku olahraga. PERPANI hendaknya lebih tertib administrasi dan segera menyusun standardisasi cabang olahraga panahan nasional, dan mengajukan permohonan akreditasi ke BSANK agar dapat melaksanakan sertifikasi. Kemudian pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) baik sendiri atau melalui BSANK agar lebih tegas dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PERPANI agar dapat menjadi organisasi olahraga yang lebih baik lagi ke depannya.

Actions (login required)

View Item