Eky Rahayuningsih, 3351303071 (2006) Penyusunan Anggaran Arus Kas (Cash Flow) Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Penyusunan Anggaran Arus Kas (Cash Flow) Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta) - Published Version Download (26kB) | Preview

Abstract

Eky Rahayuningsih. 2006. Penyusunan Anggaran Arus Kas (Cash Flow) Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Jurusan Akuntansi D3. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Kata Kunci : Anggaran Arus Kas (Cash Flow). Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan) (Mardiasmo, 2004 : 62). Anggaran sektor publik harus bisa memenuhi kriteria : merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, dan menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah propinsi atau daerah. Subjek kajian dilakukan oleh penulis pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur penyusunan anggaran arus kas pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta?. Setelah data dikumpulkan akan di analisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta adalah: 1. Penyusunan anggaran arus kas pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta berdasarkan/mengacu kepada RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan); 2. Metode yang digunakan dalam penyusunan anggaran arus kas pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta adalah metode langsung (cash basic); 3. Dokumen yang digunakan dalam penyusunan anggaran arus kas pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta adalah RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan), Proyeksi Neraca dan Laporan Rugi Laba, Surat Kuasa Kerja/Surat Kuasa Investasi, Daftar Siap Bayar/Daftar Lelang/kontrak, Saldo kas/bank maksimum, dan Kebijaksanaan manajemen; 4. Formulir yang digunakan dalam penyusunan anggaran arus kas pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta adalah Rekapitulasi Arus Kas, Rincian Arus Kas, dan Formulir-formulir pendukung; 5. Fungsi yang terkait dalam penyusunan anggaran arus kas pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta adalah perwakilan dari kantor-kantor distribusi PT. PLN (Persero) yang bekerjasama dalam menentukan anggaran yang diselenggarakan di kantor pusat PT. PLN (Persero); 6. Pengendalian intern yang digunakan dalam penyusunan anggaran arus kas pada PT. PLN (Persero) Dsitribusi Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta adalah dengan memisahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab terhadap bagian yang terkait dalam penyusunan anggaran, yaitu Kepala divisi umum, Kepala divisi pendanaan, Kepala divisi perbendaharaan, Kepala divisi anggaran, Kepala unit distribusi/wilayah yang masing-masing memiliki tugas-tugas yang berbeda sesuai dengan bagiannya. Berdasarkan hasil kajian, penulis menyarankan agar PT. PLN (Persero) dapat dijadikan contoh bagi perusahaan lain yang sejenis khususnya dalam hal penyusunan anggaran, untuk itu disarankan agar perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dapat mencontoh PT. PLN (Persero), sehingga tidak akan terjadi penyimpanganpenyimpangan yang negatif dana dalam perusahaan karena anggaran telah disusun secara akurat dan memenuhi prosedur penyusunan anggaran pada sektor publik. Namun bagi perusahaan-perusahaan yang tidak sejenis (perusahaan dagang) sistem penyusunan anggaran pada PT. PLN (Persero) tidak dapat dijadikan contoh karena di dalam perusahaan dagang anggaran disusun dengan mencatat terlebih dahulu penerimaan-penerimaan perusahaan sebelum pengeluaran, sedangkan pada PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan sektor publik anggaran disusun dengan mencatat pengeluaran-pengeluaran perusahaan terlebih dahulu sebelum penerimaan sehingga konsep yang dipakai dalam penyusunan anggaran sektor publik tidak dapat dijadikan contoh oleh perusahaan sektor swasta..

Actions (login required)

View Item