FIRA SAPUTRI YANUARI , 8111416181 (2020) KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (2MB)

Abstract

Penyandang disabilitas mempunyai berbagai kelemahan baik fisik maupun psikis yang berbeda jika dibandingkan dengan non-disablitas, oleh karena itu bagi para penyandang disabilitas korban tindak pidana haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih. Melihat urgensi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tersebut permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum di Indonesia terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. 2). Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (ius constituendum) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan: 1). Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana belum ada.. Berbeda halnya dengan di negara Amerika Serikat dan Belanda yang sudah memberikan perlindungan hukum lebih kepada penyandang disabilitas. 2). Kebijakan hukum di Indonesia terhadap penyandang disabilitas sudah sangat banyak, akan tetapi belum mencakup terkait perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu perlu dibentuk kebijakan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia. Simpulan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia belum ada. 2). Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (ius constituendum) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana dilakukan dengan membuat pasal yang rumusannya yaitu memperberat pidana pokok 1/3 (sepertiga) bagi tindak pidana dengan korban penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item