Rezal Ardianto Nugroho , 8111415111 (2020) Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Illegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (3MB)

Abstract

Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah DIY sebagai bentuk perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada sektor ketenagakerjaan salah satunya adalah dilakukannya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing, maka tujuan penelitian yang muncul adalah (1) Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tenaga kerja asing illegal. (2) Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Tenaga kerja asing illegal. Penelitian ini menggunakan motode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi kepustakaan, dideskripsikan dan dianalisis menggunakan model triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukan TKA di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih banyak dengan berbagai jenis pelanggaran. Sebagai langkah antisipasi untuk mengendalikan serbuan TKA maka ada mekanisme pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap tenaga kerja asing di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih mengedepankan pengawasan secara kolektif yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) baik pengawasan secara administratif maupun pengawasan operasional. Penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing memiliki kendala yang sama dengan pengawasan yaitu berkaitan dengan kendala dalam menentukan ranah lembaga mana yang berhak melakukan penegakan hukum. Penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap TKA di Daerah Istimewa Yogyakarta, faktor hukum dan faktor penegakan hukum masih menjadi faktor utama dan faktor masyarakat merupakan faktor pendukung berikutnya dalam penegakan hukum. Saran dari penelitin ini adalah melakukan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan sinergis, dengan melalui peraturan yang lebih jelas pembagian kewenangannya, memperbesar ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan melalui perundang-undangan, memastikan bahwa tenaga kerja asing benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Actions (login required)

View Item