ANANG FAHRUDIN MAULANA , 8111415216 (2020) PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DAN MEREK KOLEKTIF TENUN IKAT TROSO MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (5MB)

Abstract

Desa Troso merupakan daerah yang terkenal sebagai penghasil produk Tenun Ikat Troso. Namun sangat disayangkan para pengrajin atau pengusaha Tenun Ikat Troso masih banyak yang belum memahami pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual khususnya pendaftaran Merek. Alternatif lain yang efektif untuk melindungi merek Tenun Ikat Troso yaitu kerjasama antara pengrajin atau pengusaha Tenun Ikat Troso, Paguyuban dan Pemerintah untuk membuat sebuah Merek Kolektif Tenun Ikat Troso. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pemahaman pengerajin UMKM Tenun Ikat Troso dan Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso berdasarkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu (wawancara, observasi, dokumentasi) dan data sekunder yaitu (studi kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengrajin atau pengusaha Tenun Ikat Troso terhadap Merek masih sangat rendah, serta peran pemerintah dalam hal ini Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara terkait perlindungan Merek belum optimal. Simpulan dari penelitian ini yaitu pada dasarnya produk Tenun Ikat Troso sudah cukup terkenal, sangat disayangkan para pengrajin atau pengusaha Tenun Ikat Troso masih banyak yang belum mengetahui arti pentingnya perlindungan Merek atau membuat suatu Merek Kolektif. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan yaitu: Pengrajin atau pengusaha Tenun Ikat Troso belum menganggap penting perlindungan hukum terhadap pendaftaran Merek, Pengrajin atau pengusaha Tenun Ikat Troso menganggap biaya pendaftaran Merek yang dirasa mahal, faktor kebiasaan dalam sistem penjualan produk mereka menggunakan Merek pelaku usaha lain terutama Merek yang sudah cukup terkenal. Peran Pemerintah dalam hal ini adalah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara belum optimal terkait perlindungan Merek Dagang atau Merek Kolektif. Hal ini dikarenakan baik Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sama-sama belum pernah melakukan sosisalisasi atau pendampingan terkait pendaftaran Merek baik itu Merek Dagang atau Merek Kolektif di Desa Troso

Actions (login required)

View Item