HESTI OKTAVIANA , 8111414265 (2018) FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

DPRD memiliki fungsi pengawasan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 153 ayat (1) huruf a yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan khususnya terkait usaha penyedia akomodasi belum optimal. Berdasarkan data ditemukan adanya pembangunan hotel yang tidak berizin. Hal tersebut menunjukkan kurang optimalnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda. Penelitian ini membahas tentang fungsi pengawasan DPRD dan kendalakendala serta solusi dalam pengawasan terhadap Perda terkait usaha penyedia akomodasi Kabupaten Semarang. Metode penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dalam perspektif yuridis sosiologis yang digunakan untuk menganalisis data secara komparatif. Metode pengumpulan menggunakan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda terkait usaha penyedia akomodasi belum optimal; DPRD belum maksimalkan peran pengawasannya melalui penggunaan hak-haknya, yaitu hak interpelasi, angket dan pernyataan pendapat; bentuk pengawasan berdasarkan tugas DPRD melalui rapat kerja dan dengar pendapat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kewajiban tugas komisi setiap satu bulan sekali dan kegiatan pendalaman komisi tiap bidang, namun pengawasan melalui masa reses yang dilakukan menyesuaikan agenda DPRD. (2) Kendala internal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD yaitu meliputi lemahnya pemahaman fungsi pengawasan oleh DPRD; silang pendapat antar fraksi; manajemen dan hubungan tata kerja yang tidak efektif dan efisien. Kendala eksternal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD yaitu meliputi mekanisme pelaksanaan pengawasan yang belum terstruktur; kurangnya respond dari Kepala Daerah dalam menjalankan rekomendasi dari DPRD; minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengaduan. Rekomendasi penelitian ini DPRD harus ada mekanisme dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hendaknya DPRD mengambil langkah tegas ketika Kepala Daerah tidak menjalankan rekomendasi, dengan tidak mencampurkan urusan politik dengan kewajibannya.

Actions (login required)

View Item