SYAM WIRAHMA , 8111414262 (2018) PELAKSANAAN KETENTUAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI KALI BERINGIN DI SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Normalisasi Kali Beringin di Semarang mendorong warga yang terkena dampak untuk melepaskan hak atas tanahya namun faktor-faktor yang timbul penyebabnya adalah mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana cara penentuan besaran dan bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Beringin 2) Mengapa masyarakat memberikan tanggapan berbeda-beda dalam hal pemberian besaran dan bentuk ganti rugi. Penelitian ini menggunakan Kali Beringin sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan wawancara, observasi dan hasil pengamatan penulis. Berdasarkan hasil penelitian, selama ini pelaksanaan ketentuan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Beringin di Semarang telah sesuai dengan Peraturan BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 seperti dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah bagian dari prosedur penetapan dan nilai ganti kerugian dilakukan dalam rangka menetapkan bentuk dan/besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaiam ganti kergian yang dilakukan oleh penilai. Namun dalam kenyataannya, pengaturan tersebut tidak mencapai asas kesepakatan padahal dikatakan bahwa musyawarah dilakukan para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama karena konsep kepentingan umum digunakan untuk kemakmuran rakyat.Penyebab terjadinya beberapa pendapat yang terjadiini adalah masyarakat masih khawatir dengan harga NJOP karena mereka menganggap dengan harga NJOP tidak bisa melanjutkan hidupnya kembali karena harga tanah dari tahun ke tahun itu berbeda. Sehingga saat ini masih dilakukan pendekatan lebih intensif dari Pemerintahkepada pihak yang bersangkutan, jika sudah habis perijinannya akan dilakukan konsinyasi. Secara garis beras dapat disimpulkan bentuk dan besaran ganti kerugian dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan bentuk ganti rugi berupa uang yang ditabungkan dan besarannya dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh apprasail. Dalam perbedaan pendapat masyarakat yang terkena dampak dalam pelaksanaan normalisasi Kali Beringin, seharusnya Pemerintah sebagai instansi yang memerlukan tanah harus turut serta atau berperan aktif untuk mengontrol jalannya pengadaan tanah agar tidak terbengkelai sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Actions (login required)

View Item