VALENTINA FEBBY SUWARDI , 8111414257 (2018) LEGALITAS TENAGA HONORER PASCA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Tenaga honorer menjadi polemik sejak munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dimana status pegawai berubah menjadi pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK, dan tidak ada lagi tenaga honorer atau pegawai tidak tetap. Terhapusnya tenaga honorer dalam UU ASN menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum bagi tenaga honorer. Karena pada kenyataannya Dinas Pemadam Kebakarakan Kota Semarang masih memiliki tenaga honorer sehingga dipertanyakan legalitasnya. Kemudian bagaimana UU ASN bisa dikatakan reformasi birokrasi yang berhasil sehingga penulis perlu membandingkan UU Kepegawaian dengan UU ASN. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perbandingan UU Kepegawaian dan UU ASN, serta menganalisis legalitas tenaga honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan konsep ASN, konsep pengaturan tenaga honorer, teori desentralisasi, teori AAUPB, teori perbandingan hukum, dan teori penjenjangan norma. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan yang mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma bekerja di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan analisa deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, dengan perbandingan UU Kepegawaian dengan UU ASN diketahui PPPK pada dasarnya hampir sama dengan tenaga honorer yaitu pegawai dengan perjanjian kerja, bedanya PPPK menggunakan proses seleksi berupa tes sama seperti PNS untuk meningkatkan kualitas diri pegawai ASN. Setelah berlakunya UU ASN, tenaga honorer di Damkar Kota Semarang tetap berkedudukan sebagai tenaga honorer tetapi berdasarkan kontrak, dasar perjanjian kontrak dengan proses perekrutan secara mandiri. Penerapan UU ASN di Kota Semarang masih belum berjalan sepenuhnya masih jarang. Oleh karena itu dibutuhkan pengesahan RPP PPPK yang mengatur proses perekrutan, pengangkatan, serta penempatan calon PPPK sebagai amanat dari UU ASN.

Actions (login required)

View Item